Buku Pedoman Perilaku Jurnalis – Disadur Tim AJI Jakarta

Buku Pedoman Perilaku Jurnalis

PEDOMAN
PERILAKU
JURNALIS
TIM AJI JAKARTA
PEDOMAN PERILAKU JURNALIS TIM AJI JAKARTA
Kode perilaku jurnalis sangat dibutuhkan oleh para jurnalis untuk menjalankan tugas jurnalistiknya. Begitu juga bagi
perusahaan media dan organisasi profesi
jurnalis seperti AJI Jakarta. Semua
memerlukan sebuah terjemahan yang
lebih rinci atas kode etik jurnalistik untuk
meningkatkan profesionalisme para
jurnalis.
Di dalam buku kode perilaku ini, dibahas
sejumlah masalah dan isu penting
sehari-hari yang dijumpai oleh jurnalis.
Seperti pembelian saham, menerima
fasilitas dalam liputan, berperilaku di
media sosial seperti twitter dan facebook,
hingga keterlibatan jurnalis atau pun
media dalam politik praktis seperti yang
sedang terjadi pada Pemilu kali ini.
Isu-isu aktual dan nyata seperti itulah
yang banyak diulas di dalam buku kode
perilaku ini.

 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002
tentang Hak Cipta Lingkup Hak Cipta
Pasal 2:
1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan
atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa
mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KETENTUAN PIDANA
Pasal 72:
1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing
paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp l.000.000,00 (satu juta rupiah), atau
pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, menjual kepada umum
suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Penulis: Tim AJI Jakarta
Editor: Jajang Jamaluddin
Tim AJI Jakarta:
1. Abdul Manan
2. Edy Can
3. Kustiah
4. Musdalifah Fakhri
5. Dian Yuliastuti
Majelis Etik AJI Jakarta:
Endy Bayuni
Heru Hendratmoko
Nezar Patria
Solahudin
Bina Bektiati
Penerbit:
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta,
didukung oleh Yayasan TIFA
Edisi cetak: Maret 2014
Ilustrasi Cover: Mulanoidin
Layout: Ridwan

iv
Pedoman Perilaku Jurnalis
v
Daftar Isi
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ……………………………………………………………………………………
Bagian I
Pedoman Perilaku Jurnalis Indonesia
Tujuan dan Ruang Lingkup ……………………………………………………………….
Prinsip Independensi …………………………………………………………………………
Prinsip Imparsialitas …………………………………………………………………………..
Prinsip Fairness ……………………………………………………………………………………
Prinsip Tidak Beritikad Buruk …………………………………………………………….
Prinsip Akurasi …………………………………………………………………………………….
Hubungan dengan Nara Sumber ……………………………………………………
Kegiatan Sampingan …………………………………………………………………………
Uang, Fasilitas, dan Hadiah ……………………………………………………………….
Kompetisi dan Kontes ……………………………………………………………………….
Menggunakan Hak Berpolitik …………………………………………………………..
Periklanan, Pemasaran, dan Promosi ………………………………………………
Pedoman Liputan Tematik ………………………………………………..
Liputan Pemilu ……………………………………………………………………………….
Liputan Ekonomi ……………………………………………………………………………
Liputan Kriminalitas ………………………………………………………………………
Liputan Agama ……………………………………………………………………………….
vii
3
4
5
6
7
8
11
14
16
18
19
20
21
23
27
31
35
vi
Pedoman Perilaku Jurnalis
Liputan Konflik Horisontal ……………………………………………………………
Liputan Terorisme ………………………………………………………………………….
Liputan Bencana dan Peristiwa Traumatik …………………………………
Bila Jurnalis Aktif di Media Sosial …………………………………………………
Bagian II
Mengapa Pedoman Perilaku Jurnalis itu Penting …………………
Amplop dan Hal Lain yang Belum Selesai ……………………………..
Watak Normatif Kode Etik ……………………………………………………….
Berkaca Pada Pelanggaran Etika …………………………………………
Kode Etik dan Kembar Siamnya ……………………………………………
Menakar Perlunya Pedoman Perilaku …………………………………..
Mengurai Kode Etik dalam Pedoman Perilaku ………………………
38
40
42
45
51
53
59
69
77
91
97
vii
Kata Pengantar
Kata Pengantar
Penyusunan kode perilaku jurnalis sangat penting bagi
jurnalis, media, terutama bagi organisasi jurnalis seperti
AJI. Jurnalis tidak hanya membutuhkan kode etik yang
akan memandunya dalam menjalankan profesinya sebagai
jurnalis, tetapi juga membutuhkan kode perilaku. Sebab di dalam
kode perilaku tersebut dibahas suatu problem etik profesi secara
lebih detil dibandingkan dengan kode etik.
Seperti bisa dilihat di dalam kode perilaku ini, dibahas sejumlah
masalah dan isu penting sehari-hari yang dijumpai oleh jurnalis.
Seperti pembelian saham, menerima fasilitas dalam liputan, hingga
berperilaku di media sosial seperti twitter dan facebook. Isu-isu aktual
dan nyata seperti itulah yang banyak diulas di dalam buku kode
perilaku ini.
Sampai saat ini, AJI belum memiliki kode perilaku. Begitu juga
dengan Dewan Pers. Sedangkan jurnalis televisi telah memiliki kode
perilaku yang ada di dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar
Program Siaran (P3/SPS). Di Jakarta, hanya beberapa media telah
memiliki kode perilaku, seperti Harian Kompas, Harian Republika, dan
Media Indonesia. Di luar itu, sebagian besar media belum memiliki
kode perilaku bagi para jurnalisnya.
Agar inisiatif kami menyusun kode perilaku diterima oleh
berbagai kalangan, sejak awal perencanaan hingga penyusunan,
kami melibatkan berbagai pihak. AJI Jakarta hanya menempatkan
viii
Pedoman Perilaku Jurnalis
diri sebagai sebagai inisiator. Sebab itu penyusunan draf awal kode
perilaku ini kami serahkan kepada majelis etik AJI Jakarta. Kemudian
dalam pembahasan subtansi, kami mengundang semua organisasi
jurnalis (AJI Indonesia, IJTI, PWI), organisasi perusahaan media (ATVSI,
SPS), hingga Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat.
Tidak lupa pula kami mengajak sejumlah pimpinan media di Jakarta
dan pimpinan media lokal membahas isi kode perilaku ini, melalui
pembahasan di Jakarta maupun sosialisasi di Makassar, Surabaya,
Semarang, dan Medan bersama kawan-kawan AJI setempat.
Harapannya, dengan melibatkan banyak pihak di luar AJI Jakarta,
kode perilaku ini merangkum berbagai pendapat dan pemikiran dari
stakeholder media sehingga bersedia mengadopsi sebagian atau
seluruh isi kode perilaku ini di media maupun organisasi masingmasing,
di Jakarta maupun di media daerah.
Bagi AJI Jakarta, kami harapkan kode perilaku ini dapat disahkan
di Konferensi Kota (Konferta) sehingga mengikat semua anggota AJI
Jakarta. Begitu pula di tingkat nasional, kami harapkan AJI Indonesia
dapat membawa kode perilaku ini di kongres nasional untuk disahkan
sehingga menjadi pegangan bersama semua jurnalis AJI di berbagai
kota.
Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
mendukung kerja penting ini. Tanpa keterlibatan para pihak di luar
AJI Jakarta, kode perilaku ini mungkin tidak dapat disusun menjadi
seperti yang ada di tangan Anda. Kepada Yayasan Tifa, tidak lupa kami
sampaikan terimakasih atas dukungan pendanaan pada program ini.
Semoga kerjasama kita semua terus terjalin di masa mendatang.
Selamat membaca,
Umar Idris
Ketua AJI Jakarta
Bagian I
Pedoman
Perilaku
Jurnalis
Indonesia
2
Pedoman Perilaku Jurnalis
Penyusunan Kode Perilaku Jurnalis di Jakarta
3
Pedoman Perilaku Jurnalis Indonesia
Pedoman Perilaku Jurnalis
Indonesia
Tujuan dan Ruang Lingkup
Tujuan penyusunan Pedoman Perilaku ini adalah untuk memastikan
jurnalis meliput berita seimparsial dan seobyektif mungkin, sesuai dengan
prinsip-prinsip dan semangat jurnalisme dan Kode Etik Jurnalistik
(KEJ) yang ditetapkan Dewan Pers. Pedoman Perilaku ini berupaya
melengkapi sejumlah pedoman yang sudah ada, seperti Pedoman
Pemberitaan Media Siber yang dibuat Dewan Pers dan Pedoman
Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang disusun
Komisi Penyiaran Indonesia.
Pedoman perilaku ini juga dirancang untuk menjaga imparsialitas
dan netralitas perusahaan media, serta integritas pemberitaannya.
Karena itu, pada saat jurnalis dituntut berusaha keras menjaga standar
etika jurnalistik tertinggi, perusahaan media juga harus menciptakan
kondisi kerja yang bisa mendorong jurnalisnya bekerja secara etis dan
profesional.
Dalam banyak hal, dengan berpatokan pada common sense (nalar
umum) saja bisa membantu jurnalis menjaga etika jurnalistiknya.
Sebelum bertindak, misalnya, jurnalis bisa bertanya pada diri sendiri,
apakah tindakan itu akan merusak reputasinya atau media tempatnya
4
Pedoman Perilaku Jurnalis
bekerja. Tapi, dalam hal tertentu, nalar umum saja tak cukup dijadikan
dasar membuat keputusan apakah tindakan tertentu itu akan melanggar
etika atau tidak. Untuk itu, diperlukan pedoman perilaku yang mendetail.
Pedoman perilaku ini berlaku untuk semua jurnalis, baik yang
berstatus karyawan tetap atau tidak tetap. Acuan ini bahkan berlaku bagi
jurnalis yang sedang mengambil cuti, mengingat publik menganggap
profesi jurnalis melekat selama 24 jam dalam sehari semalam dan tujuh
hari selama sepekan. Jurnalis yang dimaksud dalam pedoman ini meliputi
semua yang terlibat dalam pencarian, pengolahan, dan penyajian berita
dalam berbagai platform media (cetak dan elektronik).
Setiap jurnalis diharapkan membaca pedoman perilaku ini dengan
seksama dan berpikir bagaimana menjalankannya. Kekurangtahuan tak
bisa dijadikan alasan atas sebuah pelanggaran. Segala bentuk pelanggaran
yang disengaja atas pedoman ini dapat diberikan sanksi, sesuai peraturan
organisasi profesi, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama
yang disepakati perusahaan dengan serikat pekerja.
Tentu saja tak ada dokumen yang dapat mengantisipasi semua
kemungkinan. Dokumen ini pun bukanlah sebuah buku pedoman yang
dapat menjelaskan semua situasi. Mungkin ada situasi tertentu yang tak
disebutkan di pedoman perilaku ini, namun tidak berarti panduan ini
mengesampingkan situasi tersebut. Kewenangan untuk menafsirkan
dan menerapkan panduan ini berada di tangan majelis etik di tingkat
perusahaan, organisasi profesi, atau Dewan Pers.
Prinsip Independensi
Independensi mensyaratkan jurnalis terbebas dari tekanan/
pengaruh apapun di luar kepentingan publik dan hati nurani si jurnalis
ketika mencari dan menyampaikan informasi kepada publik. Sikap
independen dapat ditunjukkan antara lain dengan:
1. Jurnalis menghindari pengaruh pihak luar redaksi dalam
menentukan topik, angle, narasumber, dan isi berita.
5
Pedoman Perilaku Jurnalis Indonesia
2. Jurnalis menghindari campur tangan pemilik terhadap isi fakta
yang akan dimuatnya dalam berita
3. Jurnalis menghindari pengaruh marketing/iklan dalam menentukan
topik, angle, narasumber dan isi berita
4. Jurnalis tidak diperbolehkan mencari iklan atau merangkap
jabatan di bagian bisnis
5. Jurnalis menghindari hubungan sosial yang terlalu akrab
dengan nara sumber atau pihak-pihak yang berpotensi menjadi
narasumber, kecuali untuk hubungan sosial yang lazim (seperti
menghadiri undangan resepsi, melayat, dan semacamnya)
6. Jurnalis tidak boleh meliput kegiatan bisnis, politik, sosial dan
budaya yang dia jalankan.
7. Jurnalis tidak boleh menjadi pengurus partai politik
8. Jurnalis tidak boleh meliput organisasi tempat dia menjadi
anggota (kecuali kegiatan organisasi profesi dan serikat pekerja
tidak bertentangan dengan semangat jurnalisme)
Prinsip Imparsialitas
Sikap imparsialitas dapat ditunjukkan dengan cara sebagai berikut:
1. Dalam membuat berita, jurnalis tidak boleh memihak pada
salah satu subyek (baik itu dalam konflik politik, hukum,
ekonomi dan sosial)
2. Laporan berita yang bersifat faktual tidak boleh dibubuhi opini
pribadi jurnalis
3. Jurnalis menghindari penggunaan bahasa yang bernuansa opini
(misalnya sesuatu “baik”, “buruk”, “jahat”, “gagal”, “cantik”, dan
“bodoh”)
4. Jurnalis menghindari jargon atau gaya bahasa yang mengaburkan
arti sebenarnya , seperti eufimisme dan sarkasme. Jurnalis tidak
6
Pedoman Perilaku Jurnalis
memberi labeli/stigma terhadap subyek berita. Misalnya: istilah
“kafir” untuk non-muslim, istilah “fundamentalis”, atau “gerakan
pengacau keamanan”.
5. Jurnalis menghindari favoristisme pada salah satu tokoh,
organisasi, artis, kelompok bola yang dia liput
6. Jurnalis tidak boleh menggunakan predikat yang bernuansa
kultus individu seperti “habib”, “ustad”, “tokoh idola”, “artis
kesayangan”, “pejuang”, dan sebutan-sebutan lainnya.
7. Untuk menghindari bias, jurnalis menggunakan istilah-istilah
yang obyektif (terukur/dapat diverifikasi): berapa kira-kira
tingginya seseorang, bukan menyebutnya dengan “jangkung”
atau “cebol”.
8. Jurnalis menghindari pemilihan angle dan penggunaan istilah yang
menimbulkan prasangka, baik itu suku agama, ras dan sebagainya.
Misalnya: pria sipit, pria keriting, negro, dan sebagainya.
Prinsip Fairness
Jurnalis harus menunjukkan sikap fair dalam bertugas, yang itu
antara lain bisa ditunjukkan dengan cara berikut ini:
1. Jurnalis harus mewawancarai semua pihak yang berkonflik/
bersaing jika meliput suatu masalah yang terkait konflik/
persaingan di segala bidang (politik, hukum, bisnis, sosial)
2. Jurnalis memberi kesempatan kepada subyek berita yang
dituduh untuk memberi tanggapan atau klarifikasi atas berita
yang memojokkan dia.
3. Harus ada minimal tiga upaya sungguh-sungguh” untuk
mewawancarai pihak yang dituduh atau dirugikan dalam suatu
berita. Upaya itu meliputi, menghubunginya melalui telepon,
pesan pendek, mention di twitter, mengonfirmasinya secara
langsung di rumahnya.
7
Pedoman Perilaku Jurnalis Indonesia
4. Balance dalam sebuah pemberitaan tidak harus dikutip sama
panjangnya, namun yang utama adalah fakta-fakta dan opini
yang substansial sudah dimasukkan. Dalam hal tidak ada
konflik/persaingan, asas keseimbangan tetap diperlukan dengan
cara memberikan ruang untuk pandangan alternatif yang bisa
berasal dari pengamat
5. Liputan harus proporsional, tidak melebih-lebihkan hal-hal
yang tidak relevan atau di luar isu pokok, dan tidak mengecilkan
hal-hal yang penting untuk kepentingan publik. Menyebutkan
narasumber dengan identitas SARA termasuk hal yang tidak
relevan dan kerap bisa .
6. Setiap fakta harus ditempatkan dalam konteks yang benar
7. Jurnalis dilarang melakukan plagiarisme, termasuk praktik
yang selama ini dikenal sebagai kloning. Jika mengutip
atau mengambil bahan dari sumber lain, ia harus menyebut
sumbernya secara jelas.
8. Jurnalis harus segera mencabut, meralat, dan memperbaiki
berita yang keliru dan tidak akurat, bila perlu disertai dengan
permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.
Hak jawab dan hak koreksi diberikan secara proporsional.
9. Bila peliputan yang dilakukan dengan cara khusus, misalnya
menggunakan hidden camera melakukan rekonstruksi atas
sebuah peristiwa, atau cara lain untuk liputan investigasi,
jurnalis harus memberikan penjelasan dalam pemberitaannya
Prinsip Tidak Beritikad Buruk
Tidak beritikad buruk adalah salah satu pedoman penting yang
harus diperhatikan jurnalis dalam menjalankan profesinya. Sikap itu
antara lain bisa ditunjukkan dengan:
1. Jurnalis tidak boleh memberitakan hal-hal yang tidak jelas
sumbernya
8
Pedoman Perilaku Jurnalis
2. Jurnalis tidak boleh memberitakan hal-hal yang belum
diverifikasi kebenarannya
3. Jurnalis tidak boleh memberitakan hal-hal yang diketahuinya
tidak terjadi/tidak ada, atau mengarang, atau menambah dan
mengurangi fakta
4. Jurnalis tidak boleh menuduh seseorang melakukan sesuatu yang
tidak ia lakukan tanpa didukung fakta dan sumber yang jelas
5. Jurnalis tidak boleh berniat menjatuhkan seseorang atau
lembaga dengan terus-menerus memberitakan secara negatif
orang atau lembaga tersebut tanpa didukung fakta dan sumber
yang jelas.
Prinsip Akurasi
Akurasi merupakan salah satu rukun dasar kerja jurnalistik. Untuk
menjaga akurasi, jurnalis harus memverifikasi semua informasi awal,
menguji silang informasi dengan sumber lain, dan melakukan riset latar
belakang/konteks informasi tersebut. Prinsip akurasi tak hanya menuntut
setiap infomasi itu jelas sumbernya (faktualitas), tapi juga menuntut
kebenaran (truth) informasi tersebut secara substansi. Sebisa mungkin,
jurnalis seharusnya mendapatkan informasi dari tangan pertama dengan
berada langsung di lokasi kejadian, atau bila itu tak mungkin, dengan
mewawancarai orang yang berada di lokasi kejadian (pelaku, korban,
atau saksi mata).
Mengejar akurasi. Akurasi tak selalu mudah dicapai. Disiplin
verifikasi adalah kuncinya. Verifikasi meliputi pengecekan atau klarifikasi,
pengujian, pembuktian, dan konfirmasi.
Jurnalis harus membedakan sumber informasi tangan pertama dan
tangan kedua. Kesalahan pada satu laporan sering kali didaur ulang
pada laporan berikutnya. Berita yang sudah terlanjur tayang bisa segera
basi atau bahkan keliru, karena itu harus selalu diperbarui. Urusan kecil
seperti tanggal, nama, atau jabatan juga harus selalu dicek ulang.
9
Pedoman Perilaku Jurnalis Indonesia
Akurasi kerap kali lebih dari sekadar pertanyaan bagaimana
memperoleh fakta dengan benar. Akurasi juga menuntut penyajian
fakta dan informasi sesuai dengan konteksnya. Jika menyangkut isu
kontroversial, perlu dipastikan bahwa fakta dan opini yang relevan
telah dipertimbangkan. Jika yang dilaporkan rawan gugatan, reporter
dan dewan editor harus membayangkan bagaimana bisa mempertanggungjawabkan
laporan mereka di pengadilan.
Ketika  menyiarkan ulang berita dari kantor berita luar negeri, tak
cukup mengandalkan satu kantor berita. Soalnya, tingkat akurasi laporan
kantor berita juga bergantung pada kapasitas dan kredibilitas kantor
berita, biro, dan para reporter\korespondennya.
1. Mengoreksi kesalahan. Jurnalis harus berhati-hati agar tidak
menerbitkan informasi—termasuk foto dan gambar– yang keliru,
menyesatkan, atau terdistorsi. Ketika kekeliruan fakta yang serius
terjadi, media/jurnalis penting untuk secepat mungkin mengakui
dan mengoreksinya. Mengatakan apa yang keliru dan memuat versi
koreksinya sekaligus merupakan cara paling efektif dalam meralat
kekeliruan. Bila kasusnya rawan digugat atau dipidanakan, ralat
yang segera dan proporsional bisa menjadi bahan pembelaan di
pengadilan.
2. Bahasa yang akurat. Dalam membuat laporan, jurnalis tak cukup
hanya menyajikan substansi yang benar. Jurnalis juga harus
menggunakan bahasa secara jujur, misalnya dengan menghindari
penggunaan kata/istilah yang melebih-lebihkan. Salah satu caranya
adalah dengan menghindari kata sifat seperti jahat, kejam, atau sadis.
3. Melaporkan data statistik. Data dan laporan statistik harus
digunakan secara hati-hati dan sesuai konteks. Memang, perlu waktu
untuk memahami konteks itu. Tidak mudah pula menyampaikan
konteks dari angka statistik dengan kata-kata singkat. Perlu kerja
keras reporter dan editor. Sumber dan tahun data statistik juga harus
dicantumkan dengan jelas, agar khalayak bisa memberi penilaian
dan mengecek ke sumber aslinya.
10
Pedoman Perilaku Jurnalis
4. Reka ulang kejadian. Laporan/berita yang dibuat berdasarkan reka
ulang kejadian harus diberi keterangan yang jelas. Ini penting agar
khalayak tak menganggap apa yang mereka lihat atau dengar sebagai
urutan fakta yang benar-benar terjadi. Rekonstruksi juga tak boleh
ditayangkan dengan cara mendramatisasi peristiwa atau dengan cara
sensasional.
5. Menggunakan ilustrasi/infografis. Gambar ilustrasi dan infografis
sangat membantu pembaca/pemirsa memahami peristiwa atau kasus
yang rumit. Tapi, penyederhanaan dalam bentuk ilustrasi/infografis
jangan sampai menyesatkan khalayak seolah-olah mereka melihat
adegan/peristiwa yang riil.
6. Komentar pengamat. Komentar atau pendapat ahli/pengamat kerap
diperlukan untuk memberi konteks, memperjelas, atau memprediksi
konsekuensi dari sebuah peristiwa/kasus. Tapi, komentar apa pun
harus menghormati kebenaran faktual. Komentar atau pendapat ahli
tak boleh dipakai untuk memanipulasi opini atau kesan khalayak.
Untuk itu, jurnalis harus memilih ahli/pengamat yang memiliki
pengetahuan yang memadai atas sebuah peristiwa serta memiliki
data pendukung atas komentarnya.
Daftar Periksa Akurasi
David Yarnold, redaktur eksekutif San Jose Mercury News,
membuat daftar pemeriksaan akurasi. Saat memeriksa tulisan,
katanya, redaktur harus menjawab pertanyaan berikut:
• Apakah alinea pertama (lead)–pernyataan utama dalam
sebuah tulisan–sudah didukung oleh alinea-alinea
berikutnya?
• Apakah seseorang telah memeriksa ulang, menelepon atau
menghubungi sumber, alamat rumah, kantor, alamat situs
web yang tercantum dalam tulisan? Bagaimana dengan
nama dan gelar?
11
Pedoman Perilaku Jurnalis Indonesia
• Apakah materi latar belakang (background) diperlukan
untuk memahami tulisan selengkapnya?
• Apakah semua pihak yang terlibat dalam tulisan sudah
diidentifikasi? Apakah wakil pihak-pihak sudah dihubungi
dan diberi kesempatan bicara?
• Apakah tulisan memihak dan menghakimi secara tak
kentara?
• Apa ada sesuatu yang kurang?
• Apakah semua kutipan akurat dan sandangan (atribusi)
jelas? Apakah kutipan tersebut menangkap apa yang
sesungguhnya dimaksudkan orang tersebut?
Di samping beberapa prinsip umum yang telah disebutkan,
berikut ini pedoman yang berkaitan dengan sejumlah isu penting
dalam proses kerja jurnalistik.
Hubungan dengan Narasumber
Konflik kepentingan, yang tersirat atau tersurat, sangat mungkin
muncul di banyak area. Konflik kepentingan bisa saja menyangkut
hubungan antara jurnalis dengan publik, narasumber, kelompok
advokasi, pemasang iklan, atau pesaing. Ketika pasangan (suami atau
istri) jurnalis juga sama-sama meniti karier, keluarga juga bisa menjadi
penyebab konflik kepentingan.
1. Jurnalis menghormati privasi narasumber dengan tidak
menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan masalah pribadi
dan tak berhubungan dengan kepentingan umum, kecuali
narasumber tak keberatan dan bersedia memberikan jawaban.
2. Sebagai bagian dari penghormatan terhadap privasi, jurnalis
tak diperkenankan memasuki ruangan, rumah atau properti
narasumber kecuali mendapatkan persetujuan dari narasumber.
12
Pedoman Perilaku Jurnalis
3. Jurnalis menghargai hak narasumber untuk menolak, tak
bersedia diwawancarai, atau tidak berpartisipasi dalam acara
yang diselenggarakan perusahaan media.
4. Jurnalis tidak diperbolehkan mengancam (dengan berbagai
cara) narasumber yang dianggap tidak kooperatif, dan juga tak
boleh menjanjikan liputan yang baik sebagai imbalan kepada
narasumber karena sikapnya.
5. Jurnalis tidak diperbolehkan membayar untuk mendapatkan
wawancara atau dokumen yang tidak dipublikasikan oleh pemiliknya.
6. Jurnalis mengungkapkan identitasnya kepada pihak-pihak yang
diwawancarai, baik melalui tatap muka atau tidak. Namun ia
tak harus mengungkapkan identitas ketika mencari informasi
yang sudah tersedia untuk umum.
7. Jurnalis yang menulis ulasan teater, musik, seni, atau yang
mengulas barang atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat,
dapat menyembunyikan indentitasnya, tapi tidak boleh
memberikan identitas palsu.
8. Jurnalis perlu mempertimbangkan kebutuhan untuk membuka
atau tidak membuka identitasnya saat menulis ulasan atas
restoran atau wisata untuk menghindari kemungkinan menerima
perlakuan khusus.
9. Jika jurnalis berusaha masuk ke negara yang “tak ramah”
(misalnya, menolak masuknya jurnalis asing), bisa berlindung
dengan identitas “ganda” dan mengidentifikasi diri sebagai
pekerja yang sedang melakukan perjalanan dinas atau turis.
10. Jurnalis tak diperbolehkan bertindak seperti polisi, pengacara,
pengusaha, atau profesi lainnya ketika sedang bertugas.
11. Hubungan dengan sumber didasarkan pada penilaian yang
jelas dan disiplin diri untuk mencegah kemungkinan adanya
keberpihakan atau favoritisme. Menjaga hubungan dengan
sumber biasanya dapat dilakukan dengan pertemuan informal di
13
Pedoman Perilaku Jurnalis Indonesia
luar jam kerja. Jika memilih cara itu, jurnalis harus peka bahwa
hubungan pribadi dengan sumber berita dapat mengakibatkan
favoritisme, secara nyata atau tidak.
12. Jurnalis perlu menyadari bahwa narasumber berusaha untuk
mengambil hati wartawan untuk kepentingan mereka. Untuk
itu, penting bagi jurnalis mempertahankan sikap profesional
dan bebas dari bias.
13. Jurnalis menghormati kesepakatan yang dibuat dengan narasumber,
berupa pemberian informasi yang bersifat on the record,
off the record, informasi latarbelakang, atau menjadi narasumber
anonim. Jika dinyatakan on the record, pernyataannya bisa dimuat
oleh media; off the record, maka pernyataan itu tak bisa dimuat
dalam pemberitaan; informasi latarbelakang, informasinya bisa
digunakan oleh jurnalis tanpa menyebutkan sumbernya. Jika
narasumber ingin bersifat anonim, maka informasinya bisa
dipakai tapi identitas narasumbernya disamarkan.
14. Hubungan asmara dengan narasumber akan mengesankan
keberpihakan. Karena itu, jurnalis yang memiliki hubungan
dekat dengan orang-orang yang mungkin dijadikan narasumber
dalam pemberitaan yang dia liput, yang dia edit, atau dia
tangani atau awasi, harus secara terus terang memberitahukan
hubungannya kepada atasannya.
15. Dalam beberapa kasus, tidak ada sanksi apa pun terhadap
jurnalis yang memiliki hubungan khusus itu. Namun dalam
kasus tertentu, ia mungkin harus mengundurkan diri dari
peliputan yang melibatkan “pasangannya” tersebut atau cukup
dipindah ke pos atau desk peliputan lain, untuk menghindari
munculnya konflik kepentingan.
14
Pedoman Perilaku Jurnalis
Kegiatan Sampingan
Memiliki pekerjaan sampingan juga bisa menempatkan jurnalis
dalam konflik kepentingan. Tentu saja tidak semua kegiatan sampingan
punya dampak seperti itu. Melakukan pekerjaan kehumasan, misalnya,
baik itu dibayar atau tidak, jelas merupakan konflik kepentingan.
1. Jurnalis tidak diperbolehkan memberikan saran kepada calon
pejabat publik, menulis atau mengedit laporan tahunan lembaga
publik, dan semacamnya. Namun ia diperbolehkan membantu
lembaga lain, seperti sekolah anak-anak mereka atau organisasi
nir-laba lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan semangat
dan prinsip-prinsip profesinya dan kode etik.
2. Jurnalis tidak diperbolehkan mengambil pekerjaan sampingan
sebagai penulis bayangan (ghost writers) atau penulis pendamping
bagi individu yang mungkin menjadi narasumber yang mereka
liput, atau beritanya akan mereka edit.
3. Jurnalis juga tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan sebagai
penulis, pengedit laporan untuk organisasi yang bermasalah
atau dapat memunculkan masalah.
4. Jurnalis tidak boleh terlibat dalam konseling keuangan di luar
artikel yang mungkin mereka tulis. Mereka tidak diperbolehkan
mengelola keuangan orang lain, memberikan nasihat investasi,
beroperasi atau membantu mengoperasikan perusahaan investasi
apapun, dengan atau tanpa dibayar. Namun ia diperbolehkan
membantu anggota keluarga dengan perencanaan keuangan
dan berfungsi sebagai pelaksana atau administrator untuk
kerabat, teman, atau organisasi nir-laba.
5. Jurnalis tidak perlu datang ke suatu acara kelompok tertentu
yang akhirnya dapat memunculkan konflik kepentingan
atau kemungkinan konflik kepentingan yang dapat merusak
kepercayaan publik terhadap imparsialitas jurnalis atau media
tempatnya bekerja.
15
Pedoman Perilaku Jurnalis Indonesia
6. Untuk menghindari adanya bias atau favoritisme, jurnalis yang
terlibat dalam kepanitiaan sebuah unjuk rasa, siaran, forum
publik, atau diskusi panel, tidak diperbolehkan menulis atau
mengedit artikel tentang kegiatan itu.
7. Jurnalis harus sangat peka terhadap kemungkinan adanya
keberpihakan ketika mereka berbicara atas nama kelompok
yang mungkin muncul dalam artikel yang mereka liput, edit,
tangani, atau awasi. Sebelum menerima undangan semacam itu,
staf harus berkonsultasi dengan editor atau atasan.
8. Jurnalis yang baru saja kembali dari sebuah penugasan di daerah
konflik biasanya diminta untuk berbicara di sebuah acara
di organisasi nir-laba, itu tak jadi masalah. Namun ia tidak
diperbolehkan datang dalam sebuah acara yang diadakan oleh
kelompok yang melakukan lobi.
9. Jurnalis tidak diperbolehkan menerima undangan untuk
berbicara di depan suatu perusahaan komersial kecuali
kemunculannya di acara tersebut tidak akan mempengaruhi
imparsialitas medianya.
10. Jurnalis sebaiknya tidak menerima undangan untuk berbicara
di depan publik, bila fungsi mereka adalah untuk menarik
pelanggan ke acara yang memang bertujuan untuk mengambil
keuntungan dengan cara itu.
11. Jurnalis diperbolehkan menerima bayaran, honor, dan
penggantian biaya transportasi sebagai pembicara dalam
jumlah yang pantas. Kepantasan ini mengacu kepada standar
pemberian honor dan biaya pada umumnya. Jika nilainya di
atas rata-rata, ia harus berkonsultasi kepada atasannya sebelum
menerima honor tersebut.
12. Jurnalis yang menulis buku dan ingin mempromosikan
bukunya, ia harus memberi tahu atasannya tentang jadwal dan
tempat peluncuran bukunya. Ia diperbolehkan menerima honor
rutin dan uang lainnya dalam kegiatan promosinya, tetapi harus
16
Pedoman Perilaku Jurnalis
memastikan bahwa pekerjaan itu sesuai dengan semangat
panduan ini dan tidak mengganggu tugas utamanya.
13. Jurnalis dilarang memberikan kesan bahwa mereka didukung
oleh perusahaannya ketika berbicara di depan umum atau
kegiatan luar lainnya (kecuali mereka memang benar-benar
memperoleh dukungan resmi).
Uang, Fasilitas, dan Hadiah
Jurnalis tidak diperbolehkan menerima pemberian dalam bentuk
uang, barang, atau fasilitas apapun, ketika pemberian itu terjadi karena
posisi dia sebagai jurnalis (bukan masyarakat biasa). Jika jurnalis tidak
bisa menolak di tempat, pengembalian bisa dilakukan secara langsung
atau melalui sekretaris redaksi kepada nara sumber yang bersangkutan.
1. Jurnalis tidak boleh menerima uang dalam bentuk apa pun
(tunai, cek, giro, transfer melalui bank, atau berbentuk asuransi)
dari sumber berita.
2. Jurnalis tidak menerima pemberian dari sumber berita berupa
barang atau sesuatu yang senilai barang, di atas Rp 100 ribu.
3. Jurnalis sebisa mungkin yang membayar biaya ketika menjamu
sumber berita (termasuk para pejabat pemerintah) atau ketika
melakukan perjalanan untuk meliput mereka. Sebisa mungkin,
jurnalis harus menyarankan pertemuan untuk wawancara di
tempat di mana perusahaan media dapat membayarnya. Dalam
beberapa situasi tertentu, menerima jamuan makan atau minum
mungkin tak terhindarkan. Sebagai contoh, jurnalis tidak perlu
menolak setiap undangan wawancara dari seorang eksekutif
dalam jamuan makan siang di ruang makan pribadi korporasi,
di mana tak mungkin reporter tersebut dapat membayar
makanannya.
4. Jurnalis sebaiknya tidak menerima uang transportasi dan
penginapan gratis atau diskon, kecuali dalam keadaan terdesak.
17
Pedoman Perilaku Jurnalis Indonesia
Misalnya ketika mengikuti ekspedisi militer atau ekspedisi
ilmiah yang apabila dilakukan pengaturan secara pribadi malah
tidak praktis. Contoh lain adalah mengikuti penerbangan
dengan pesawat milik perusahaan tertentu, ketika seorang
eksekutif yang ingin diwawancarai terbang di dalam pesawat
itu juga. Jurnalis harus berkonsultasi dengan atasannya ketika
menghadapi keadaan tertentu seperti ini.
5. Jurnalis yang mengulas pertunjukan seni atau atletik atau
aktivitas lainnya di mana biaya masuknya tidak gratis, boleh
menerima kartu bebas masuk (untuk pers) atau tiket, yang
lazimnya disediakan. Tapi ia tidak boleh membawa orang lain
untuk bisa menerima tiket gratis serupa.
6. Jurnalis dilarang menerima hadiah, tiket, diskon, penggantian
biaya atau insentif lain dari seseorang atau perusahaan atau
organisasi yang diberitakan atau mungkin diberitakan.
Pengecualian dapat diberikan untuk suvenir—yang tidak bisa
dijual lagi–dengan nilai nominal di bawah Rp 100 ribu.
7. Jurnalis tidak boleh menerima pekerjaan atau kompensasi
dalam bentuk apa pun dari seseorang atau sebuah organisasi
yang muncul atau akan muncul dalam pemberitaan yang mereka
liput, edit, tangani, atau awasi.
8. Jurnalis tidak diperbolehkan menerima apa pun yang
dapat ditafsirkan sebagai pembayaran untuk mendapatkan
pemberitaan yang baik atau bujukan untuk mengubah isi
peliputan yang tak menguntungkan narasumber.
9. Jurnalis dapat menerima hadiah atau diskon yang itu tersedia
untuk masyarakat umum. Ia juga dibolehkan menerima diskon
dari perusahaan tempatnya bekerja atau menerima tiket masuk
gratis atau pelayanan lain yang memang diperuntukkan bagi
semua karyawan perusahaan media itu.
10. Jurnalis harus menyadari bahwa diskon besar dapat menciptakan
kesan keberpihakan, terutama ketika media mereka meliput
18
Pedoman Perilaku Jurnalis
perusahaan atau industri yang menawarkan diskon tersebut.
Misalnya, sebuah perusahaan properti menawarkan diskon kepada
karyawan perusahaan media. Jika ada diskon seperti itu yang
akhirnya menimbulkan keraguan, jurnalis harus bertanya kepada
atasannya atau organisasi profesi sebelum menerima diskon itu.
Kompetisi dan Kontes
1. Jurnalis dilarang mengikuti kompetisi yang disponsori oleh individu
atau kelompok yang memiliki kepentingan langsung dengan peliputan
medianya. Jurnalis juga tidak diperbolehkan bertindak sebagai juri
untuk kompetisi tersebut atau menerima penghargaan dari individu
atau kelompok tersebut. Contoh yang umum adalah kontes yang
disponsori oleh asosiasi komersial, politik, atau profesional untuk
menilai peliputan media tentang mereka. Pengecualian diberikan
jika pelaksananya dinilai memiliki independensi cukup baik, seperti
penghargaan dari kampus atau lembaga nirlaba.
2. Jurnalis dapat bersaing dalam kompetisi yang disponsori oleh kelompok-kelompok
yang seluruh anggotanya adalah jurnalis atau yang
anggotanya terbukti tidak memiliki kepentingan langsung dengan
peliputan perusahaan medianya. Jurnalis dapat bertindak sebagai juri
untuk kompetisi tersebut dan menerima penghargaan dari mereka.
3. Jurnalis yang memenangkan penghargaan dari kelompok yang
tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh perusahaan,
harus menolaknya secara sopan.
4. Jurnalis diperbolehkan menerima gelar kehormatan, medali
dan penghargaan lainnya dari perguruan tinggi dan lembaga
pendidikan. Namun mereka yang meliput tentang pendidikan
tinggi atau yang mengawasi peliputan tersebut harus peka
terhadap setiap kemungkinan munculnya kesan favoritisme.
19
Pedoman Perilaku Jurnalis Indonesia
Menggunakan Hak Berpolitik
1. Jurnalis tidak diperbolehkan aktif di ranah politik. Jurnalis
berhak untuk menggunakan hak politiknya untuk memilih/
memberikan suara, tetapi ia tidak diperbolehkan melakukan
apapun yang mungkin menimbulkan pertanyaan tentang
netralitas dan profesionalitasnya. Misalnya, mereka dilarang
berkampanye, menunjukkan keberpihakannya, atau mendukung
calon, mencarikan tambahan suara dan semacamnya.
2. Jurnalis tidak boleh memakai logo/pin atau atribut lain yang
membuatnya terlihat seperti partisan dalam politik. Ia harus
mengingat bahwa stiker yang tertempel pada mobil keluarga
atau tanda kampanye di halaman rumah mereka mungkin
diterjemahkan secara salah oleh pihak luar, tak peduli siapapun
yang menempelkan stiker tersebut.
3. Jurnalis dilarang memberikan atau mengumpulkan dana untuk
kandidat politik atau kegiatan pemilu. Mengingat kemudahan
akses internet di era ini yang memungkinkan publik mencatat
apapun yang dilakukan dan diucapkan jurnalis di media sosial,
ada risiko yang besar untuk menyiratkan kesan bahwa ia
memihak pihak tertentu.
4. Jurnalis dilarang menduduki jabatan publik. Mencari atau
menduduki posisi tertentu di kantor publik jelas melanggar
sikap profesional yang diharapkan ada dalam seorang jurnalis.
Situasi ini memungkinkan terjadinya pemaksaan pendapat dalam
pemberitaan media dan menimbulkan kecurigaan bahwa media itu
memiliki narasumber/departemen favorit dalam liputan politiknya.
5. Jurnalis harus peka bahwa aktivitas politik pasangan, keluarga
atau sahabat mereka dapat menimbulkan konflik kepentingan
atau kemungkinan munculnya konflik. Ketika kemungkinan
seperti itu muncul, jurnalis perlu memberitahu atasannya.
6. Jurnalis yang memiliki keraguan tentang kegiatan politik yang
mereka hadapi, ia harus berkonsultasi dengan atasan atau
20
Pedoman Perilaku Jurnalis
organisasi profesi. Sejumlah pembatasan semacam ini sematamata
untuk melindungi misinya sebagai wartawan.
Periklanan, Pemasaran dan Promosi
1. Jurnalis tidak boleh merangkap jabatan dan tugas di bidang
bisnis (periklanan, pemasaran, promosi).
2. Jurnalis harus menjaga imparsialitas dan obyektivitasnya dengan
menghindari diskusi tentang target atau kebutuhan periklanan.
Dalam kasus tertentu, departemen pemberitaan dan periklanan
masih mungkin berhubungan untuk mendiskusikan masalah
teknis tata letak, konfigurasinya, dan ruangnya di media.
3. Jurnalis dibolehkan mengambil bagian dalam sebuah komite
untuk menyelesaikan permasalahan yang mempengaruhi kerja
departemen-departemen di perusahaan, termasuk departemen
pemberitaan. Jurnalis harus sedapat mungkin memberikan persoalan
periklanan pada yang menangani urusan bisnis.
4. Jurnalis dapat terlibat dalam acara yang diselenggarakan oleh
perusahaan untuk pemasaran atau promosi. Tapi ia tetap harus
berbicara tentang hal-hal yang sesuai dengan keahliannya dan
menahan diri untuk mengatakan sesuatu yang terdengar seperti
promosi. n
Pedoman
Liputan
Tematik
n Liputan Pemilu
n Liputan Ekonomi
n Liputan Kriminalitas
n Liputan Agama
n Liputan Konflik Horisontal
n Liputan Terorisme
n Liputan Bencana dan Peristiwa Traumatik
22
Pedoman Perilaku Jurnalis
Sosialisasi Kode Perilaku Jurnalis dan focus group discussion di Surabaya
23
Pedoman Liputan Tematik
Liputan Pemilihan Umum
Mempertahankan objektivitas, imparsialitas, dan
keberimbangan merupakan tantangan sehari-hari bagi
jurnalis professional. Tantangan itu makin besar selama
perhelatan pemilihan umum, ketika kepentingan
untuk memanipulasi media bisa datang dari dalam (manajemen/pemilik
media) maupun dari luar media (peserta pemilu).
Pada saat pemilu, jurnalis dan media tempat dia bekerja juga punya
tanggung jawab untuk menyajikan fakta, pendapat, dan ide yang penting
dan relevan bagi warga/pemilih agar tidak keliru dalam menentukan
pilihan. Fakta yang disajikan harus komprehensif, dengan memastikan
bahwa ideologi, visi, dan misi partai/kandidat utama (yang berpeluang
memperoleh suara signifikan) bisa diketahui publik/pemilih. Pada saat
yang sama, peran jurnalis/media penting untuk menjembatani pemilih
dengan calon pemimpin politik agar kepentingan orang biasa bisa
didengar para pemimpin politik/calon pemimpin politik.
1. Sebagai warga negara, jurnalis punya hak untuk berpendapat dan
memberikan suara dalam pemilu. Tapi, sepanjang menjalankan
pekerjaan jurnalistiknya, jurnalis tidak boleh partisan (memihak
pada salah satu partai atau kandidat tertentu). Untuk itu, jurnalis
24
Pedoman Perilaku Jurnalis
tidak boleh meliput/menulis/mengedit berita/opini tentang
partai/kandidat yang kemungkinan besar akan dia pilih.
2. Jurnalis dan media memisahkan dengan jelas dan tegas berita/
program/karya jurnalistik dari opini politik dan iklan politik.
3. Jurnalis dan media menyediakan ruang liputan yang fair bagi
semua partai dan kandidat utama (yang berpeluang untuk
meraih suara signifikan). Partai gurem yang memiliki program
yang jelas untuk kepentingan publik juga berhak mendapat
ruang liputan.
4. Jurnalis dan media harus berhati-hati agar tidak menjadi corong
salah partai atau kandidat tertentu. Untuk itu, jurnalis harus
selalu menguji setiap klaim atau janji kampanye kandidat/partai
tertentu dan menyampaikan kepada khalayak secara gambling
dan sesuai konteksnya.
5. Jurnalis dan media berupaya mengungkap rekam jejak para
kandidat (utama) dan mengkritisi program/klaim partai/tim
sukses sepanjang masa kampanye.
6. Jurnalis tidak boleh menjadi bagian (sebagai pemain) dalam
semua tahapan pemilu, dari menjadi kandidat, tim sukses,
menjadi pembicara dalam kampanye, menggalang dana,
memakai atribut terkait partai/kandidat tertentu.
7. Untuk menghindari konflik kepentingan, jurnalis tidak meliput,
menulis, mengedit berita/opini tentang kandidat yang memiliki
hubungan persahabatan atau keluarga dengan si jurnalis.
8. Jurnalis yang menjadi kandidat atau tim sukses salah satu
kandidat harus non aktif sebagai jurnalis sejak pendaftaran
dirinya sebagai calon/tim sukses.
9. Jurnalis tidak boleh mencari/memfasilitasi iklan politik dari
partai/kandidat yang bersaing atau dari individu/kelompok
pendukung satu kandidat.
25
Pedoman Liputan Tematik
10. Perusahaan media secara internal harus memberikan jaminan
bagi jurnalisnya untuk terlepas dari tekanan pemasang iklan
politik.
Jajak Pendapat (Polling) / Survei
Jajak pendapat (polling) semakin popular dalam setiap pemilihan
umum di Indonesia. Makin banyak saja lembaga yang menjaring opini
publik tentang popularitas calon/partai dan kecenderungan pemilih.
Sepanjang proses pemilu, jajak pendapat tak bisa diabaikan begitu saja.
Publik juga berhak mengetahui hasil jajak pendapat itu. Tapi, hasil jajak
pendapat tidak boleh ditelan mentah-mentah.
Media/jurnalis harus memberitakan hasil survei/polling politik
secara kritis dan menyajikannya sesuai konteks. Yang perlu diingat, hasil
polling bisa keliru. Bahkan, tidak mustahil ada lembaga polling yang
sengaja menyajikan informasi yang menyesatkan untuk keuntungan
pihak tertentu. Untuk itu, ada beberapa pedoman untuk memberitakan
hasil polling.
1. Pilihlah lembaga polling/survey yang kredibel dan punya rekam
jejak yang bagus.
2. Kenali mana lembaga polling yang bekerja secara independen
dan mana lembaga yang bekerja untuk pemenangan kandidat/
partai tertentu.
3. Usahakan tidak membuat berita hanya berdasarkan hasil satu
lembaga polling, Cari pembanding.
4. Laporkan hasil polling dalam konteks yang lebih besar atau
dalam tren yang lebih panjang. Tren bisa dilihat dari hasil jajak
pendapat sejumlah lembaga utama untuk periode tertentu.
Hasil polling yang menyimpang dari tren tanpa penjelasan yang
meyakinkan harus diwaspadai dan diperlakukan dengan skeptis.
26
Pedoman Perilaku Jurnalis
5. Jangan mengandalkan pada interpretasi lembaga polling,
periksa daftar pertanyaan, bandingkan dengan hasilnya, dan
tren hasil polling lain.
6. Laporkan waktu pelaksanaan jajak pendapat dan perhatikan
peristiwa penting yang kemungkinan besar mempengaruhi
hasil jajak pendapat itu.
7. Laporkan metode jajak pendapat, cara pengambilan sampel,
keterbatasan, serta margin of error.
8. Jelaskan profil lembaga pelaksana jajak pendapat, lebih baik bila
bisa mengungkap siapa penyandang dananya. n
27
Pedoman Liputan Tematik
Liputan Ekonomi
Kegiatan jurnalistik meliput bidang ekonomi dan bisnis
rawan terhadap pengaruh uang dan kekuasaan yang dapat
mempengaruhi integritas dan kredibilitas jurnalis dan
lembaga media ditempat dia bekerja. Kegiatan jurnalistik
ini syarat dengan potensi konflik kepentingan bisnis, bagi sumber berita
yang diliput, bagi kepentingan bisnis (termasuk periklanan) media
tempat jurnalis bekerja, dan juga bagi kepentingan ekonomi pribadi
(termasuk kesejahteraan) jurnalis.
Untuk mengantisipasi dan mengatasi konflik kepentingan, ada
beberapa perilaku yang harus diterapkan oleh jurnalis ekonomi/bisnis/
keuangan.
1. Wajib lapor kepemilikan saham/surat berharga.
• Untuk mengurangi dan menghindari potensi konflik
kepentingan, jurnalis ekonomi/bisnis harus melaporkan
secara tertulis kepada atasan/lembaga medianya seluruh
kepemilikan saham dan surat berharga lainnya sebelum
memulai penugasannya. Laporan diperbarui setiap ada
perubahan kepemilikan saham/surat berharga yang perlu
dilaporkan. Jurnalis juga diharapkan melaporkan kepada
28
Pedoman Perilaku Jurnalis
atasan kalau ada penugasan yang mempunyai potensi
konflik kepentingan dengan kegiatan investasi yang
dilakukan oleh sanak keluarga/kerabatnya.
• Tujuan dari wajib lapor ini untuk menjaga integritas dan
kredibilitas jurnalis dan lembaga media dia bekerja serta
hasil peliputan jurnalistiknya. Kalau ada kesan, sekecil apa
pun, suatu peliputan dipengaruhi oleh kepentingan bisnis/
keuangan berdampak terhadap citra jurnalis dan medianya.
• Wajib lapor untuk kepentingan jurnalis dan lembaga
medianya. Jurnalis dan media harus berada digaris depan
dalam membangun transparansi, dimulai dengan dirinya
sendiri.
• Mereka yang dikenakan wajib lapor adalah reporter
lapangan serta seluruh jajaran redaktur/produser di
bidang bisnis/ekonomi/keuangan, dan juga jurnalis lepas/
kontributor, penulis tajuk dan kolumnis, serta redaktur/
produser yang menangani berita/peliputan ekonomi/
keuangan (misalnya redaktur halaman depan dan redaktur
halaman opini).
• Berdasarkan laporan tersebut, redaksi tidak memberikan
penugasan kepada jurnalis yang dapat menimbulkan
konflik kepentingan. Penugasan diberikan kepada jurnalis
lain, atau jurnalis yang bersangkutan dipindahkan ke
bidang lain.
• Batasan yang menyangkut kepemilikan saham sanak
keluarga/kerabat bukan ditujukan untuk mengurangi
hak mereka berinvestasi atau melakukan kegiatan bisnis,
namun lebih untuk menjaga kredibilitas jurnalis agar dapat
melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Jurnalis harus
tahu kalau ada penugasan peliputan menyangkut saham
perusahaan yang dimiliki oleh sanak keluarga/kerabat dan
melapor kepada atasan, dan bila perlu mengundurkan diri
29
Pedoman Liputan Tematik
dari penugasan tersebut, atau melepaskan kepemilikan
saham tersebut.
2. Larangan jual-beli saham bagi jurnalis meliput bursa saham
• Khusus bagi jurnalis yang sehari-harinya meliput kegiatan
bursa efek, dilarang melakukan perdagangan saham
yang sama dalam kurun waktu tiga bulan. Hal ini untuk
menghindari kesan adanya permainan spekulasi atau
adanya penggunaan informasi oleh jurnalis yang tidak
dimiliki oleh publik.
• Peraturan ini berlaku bagi reporter lapangan dan jajaran
redaksi bisnis/keuangan, penulis tajuk/kolumnis dan
mereka yang terlibat dalam pembuatan/penyajian berita.
Lembaga media mempersiapkan peralihan kepemilikan
saham mereka yang terkena peraturan ini, agar mereka tidak
dirugikan ketika melepas atau mengalihkan kepemilikan
sahamnya.
3. Penggunaan informasi pasar/bursa
• Jurnalis tidak boleh mendapatkan keuntungan dari
transaksi saham menggunakan informasi yang diperolehnya
tapi yang tidak dimiliki publik. Jurnalis tidak boleh
berbagi informasi itu dengan pihak lain yang akan
memberikan keuntungan finansial kepada mereka. Perdagangan
berdasarkan insider-trading adalah tindakan
kriminal. Lembaga media yang mempekerjakan jurnalis
harus melaporkan kepada yang berwajib apabila ada
indikasi insider trading.
4. Promosi produk dan jasa
• Jurnalis tidak memberikan promosi atau mengesankan
memberikan promosi atas produk atau jasa dalam peliputannya.
Jurnalis dan redakturnya harus dapat menyaring
berita yang bersifat iklan.
30
Pedoman Perilaku Jurnalis
5. Pemberian
• Jurnalis tidak dibenarkan menerima hadiah dalam bentuk
apapun, barang dan jasa, sebagai imbalan atas peliputannya.
Setiap pemberian bisa merusak integritas dan imparsialitas
jurnalis dan lembaga medianya.
• Jurnalis tidak boleh menerima hadiah, bagi dirinya atau bagi
anggota keluarga/kerabatnya, yang berasal dari lembaga
atau individu dimana mereka pernah/akan berinteraksi
dalam kapasitasnya sebagai jurnalis. Hadiah yang dimaksud
termasuk barang, diskon, jasa, uang tunai, pinjaman,
dan hiburan yang berada di luar batas kewajaran dalam
melakukan kegiatan bisnis. n
31
Pedoman Liputan Tematik
Liputan Kriminalitas
Kriminalitas adalah problem sehari-hari sehingga menjadi
bahan berita reguler bagi hampir semua media
massa. Namun harus juga disadari bahwa media massa
dikonsumsi oleh publik yang beragam, termasuk anakanak.
Karena itu, publikasi atas isu ini harus dipertimbangkan secara
bijak. Berita kriminal di satu sisi bisa memberikan efek berhati-hati
bagi publik, namun di sisi lain juga bisa menjadi inspirasi bagi kejahatan
serupa di masa mendatang.
DI bawah ini adalah sejumlah hal yang bisa menjadi pegangan bagi
jurnalis yang meliput dan membuat berita isu kriminalitas.
1. Memberitakan secara proporsional. Pemberitaan kasus
kriminal sebaiknya mempertimbangkan aspek manfaatnya.
Apakah pemberitaan kasus ini akan lebih memberikan dampak
positif bagi publik atau justru sebaliknya.
2. Menyadari adanya perbedaan antara nilai berita dengan
prioritas korban. Beberapa nilai-nilai yang dipegang wartawan
dapat menimbulkan masalah bagi para korban, keluarga mereka
dan teman-teman, dan pendukung korban dan penyedia
layanan yang bekerja dengan mereka. Pengungkapan detail dari
32
Pedoman Perilaku Jurnalis
kasus kejahatan, terutama yang menimpa korban, bisa jadi akan
menambah penderitaan tambahan bagi keluarga, korban atau
orang-orang terdekatnya.
3. Tidak mengumbar sadisme. Kasus kriminal merupakan soal
sehari-hari yang hampir selalu ada di media. Namun jurnalis
harus mempertimbangkan pengungkapan detail kasusnya,
terutama peristiwa rinci dari kasus pembunuhan, pemerkosaan,
atau kejahatan lainnya. Penggambaran detail dari pembunuhan
sebaiknya menghindari kesan untuk mengumbar sadisme.
Penggunaan kata-kata dalam liputan kriminal, selain tetap
obyektif atau sesuai dengan fakta di lapangan, juga perlu
menghindari penggunaan kata-kata yang menonjolkan aspek
sadisme dari kasus kejahatan.
4. Mempertimbangkan pengungkapan detail dalam kasus
kriminal. Sebuah detail dari peristiwa kriminalitas perlu
mempertimbangkan aspek manfaatnya. Detail suatu peristiwa,
terutama kasus pembunuhan, kekerasan seksual, bisa memicu
trauma baru bagi korban, keluarga, atau orang terdekat. Selain
itu, detail-detail tersebut juga bisa memberi inspirasi bagi
orang lain untuk melakukan kejahatan serupa. Detail dari
peristiwa bisa dipertimbangkan jika itu relevan dengan upaya
pengungkapan fakta.
5. Pemanfaatan foto secara bijak. Foto atau ilustrasi dalam
sebuah berita menjadi salah satu daya tarik dari berita tersebut.
Namun, seperti halnya teks, foto dan gambar juga memberi
kesan yang bisa salah. Misalnya, menimbulkan kesan sadis. Jika
foto itu terkait korban kejahatan yang sangat sadis, penggunaan
ilustrasi perlu mempertimbangkan asas kepantasannya untuk
dilihat publik. Gambar pisau yang meneteskan darah atau foto
korban dengan luka yang tampak menganga termasuk yang tak
pantas ditampilkan.
6. Fokus pada pelaku kejahatan. Orang-orang telah lama
terpesona oleh kejahatan dan kekerasan dan orang-orang yang
33
Pedoman Liputan Tematik
melakukan tindakan keji. Mengapa mereka melakukannya?
Orang macam apa mereka? Kasus yang melibatkan orang
terkenal bisa menaikkan oplah. Namun, jurnalis juga perlu
mempertimbangkan korban, keluarga. Penekanan terhadap
pelaku bisa menimbulkan rasa jijik. Tantangan bagi jurnalis
adalah menemukan cara untuk membuat cerita tentang korban
sama-sama menarik tanpa menimbulkan kerugian tambahan.
7. Kejahatan yang melibatkan anak-anak. Jurnalis tidak boleh
menyebutkan identitas anak-anak yang menjadi pelaku
kejahatan karena pertimbangan melindungi masa depannya.
Identitas seseorang meliputi nama, alamat rumah, nama orang
tua, keluarga, sekolah, dan informasi lainnya yang memudahkan
publik mengenali anak yang bersangkutan.
8. Jurnalis tidak boleh menjadikan popularitas atau keburukan
reputasi orang tua/wali sebagai alasan pembenaran untuk
membuka identitas anak-anak yang menjadi pelaku kejahatan.
9. Korban kejahatan susila. Jurnalis tidak boleh menyebutkan
identitas korban kejahatan susila. Identitas itu meliputi nama
jelas, alamat rumah, nama orang tua/keluarga, tempat bekerja,
dan informasi lainnya yang memudahkan publik mengenali
anak yang bersangkutan.
Jika kejahatan seksual itu korbannya anak-anak, identitas pelakunya
bisa disebutkan, tapi anak yang jadi korban identitasya harus
disembunyikan.
Jurnalis tidak boleh menggunakan istilah “incest” dalam kejahatan
susila yang korbannya memiliki hubungan darah dengan pelaku
kejahatan, karena itu akan menjadi petunjuk untuk mengidentifikasi
korban. n
34
Pedoman Perilaku Jurnalis
Perlindungan Saksi dan Korban
Dalam rangkaian diskusi Dewan Pers dengan Lembaga
Pelindungan Saksi dan Korban, antara lain diusulkan aturan main
sebagai berikut:
• Jurnalis bertugas mengungkap kebenaran kesaksian orang
yang berstatus sebagai saksi dan korban yang dilindungi
dalam sebuah kejahatan. Bila tak bisa mengungkap
kebenaran dari sumber lain, jurnalis hanya mengutip faktafakta
berdasarkan kesaksian di pengadilan.
• Untuk kepentingan laporan investigasi dengan memperhitungkan
dampak liputan yang dapat mempengaruhi
kepentingan banyak orang, jurnalis diperbolehkan mewawancarai
saksi atau korban dengan cara menyamarkan
identitas dan keberadaannya.
• Saksi dan korban kejahatan rentan terhadap upaya pembungkaman
oleh pihak yang merasa dipojokkan bila
kesaksian atau keterangannya dibuka di luar pengadilan
(media). Karena itu, jurnalis harus menyamarkan identitas
saksi dan korban ini.
• Jurnalis tidak boleh mengungkap identitas saksi mahkota
yang bisa berimplikasi pada penetapan orang tersebut sebagai
tersangka baru dalam kasus berbeda.
35
Pedoman Liputan Tematik
Liputan Agama
Masyarakat Indonesia menempatkan agama sebagai
bagian sentral dalam kehidupannya sehari-hari. Hal ini
terlihat dari pelaksanaan ritual agama oleh masyarakat
dari agama mana pun. Komunitas masyarakat dengan
agama yang berbeda telah ratusan tahun hidup berdampingan di
Indonesia, memeluk kepercayaannya dan menjalankan ibadahnya
masing-masing, serta membangun tempat beribadahnya. Konstitusi
negara memang menjamin kebebasan beragama, dan hak masyarakat
untuk mempraktekan agama sesuai dengan kepercayaannya, termasuk
dalam membangun tempat ibadah.
Dalam sejarahnya, kehidupan beragama di Indonesia berjalan lancar,
dan komunitas agama pada umumnya dapat hidup berdampingan secara
damai, namun Indonesia tidak lepas dari tantangan ketegangan, konflik
antar-kelompok beragama.
Jurnalis yang ditugaskan meliput isu agama, kehidupan beragama,
dan hubungan antar kelompok beragama, harus menangani berita ini
dengan bijak agar tidak memperkeruh, menambah ketidaksalingpengertian,
ataupun memanas-manasi hubungan antar komunitas
beragama.
36
Pedoman Perilaku Jurnalis
1. Jurnalis harus menghormati kebebasan beragama sebagai
hak azasi setiap individu. Termasuk di sini hak setiap individu
untuk percaya terhadap agamanya sesuai dengan tafsirnya,
untuk menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya, dan
juga hak sebuah komunitas agama untuk membangun tempati
ibadah. Jurnalis tidak melakukan diskriminasi terhadap agama
dan kepercayaan apapun.
2. Jurnalis wajib mencari tahu informasi mengenai agama dan
kepercayaan yang sedang diliput agar memperoleh pemahaman
yang lebih lengkap. Jurnalis tidak boleh sekedar mengandalkan
informasi sumber ketiga dari luar kelompok agama tersebut.
Agama dan kepercayaan ini harus dijelaskan secara akurat,
tidak boleh disalahartikan atau dicela.
3. Jurnalis harus bisa melepaskan diri dari pandangan agama
dan kepercayaannya sendiri ketika melakukan peliputan
mengenai agama dan kepercayaan tertentu. Karena agama dan
kepercayaan menyangkut masalah keyakinan akan kebenaran,
jurnalis harus menahan diri untuk tidak memvonis benar atau
salahnya suatu agama/sekte/ajaran. Penggunaan istilah “aliran/
ajaran sesat” harus dihindari.
4. Jurnalis tidak menyebarluaskan atau menambah pandangan
masyarakat yang salah (stereotyping) terhadap kelompok
agama tertentu yang dapat menambah kebencian (prejudice)
masyarakat terhadap kelompok agama tersebut.
5. Jurnalis tidak terlibat dalam penodaan agama dan kepercayaan
(blasphemy), melecehkan atau menghina agama/kepercayaan,
yang mayoritas maupun minoritas sekecil apa pun pemeluknya
di Indonesia.
6. Jurnalis tidak terlibat dalam kegiatan penyebaran kebencian
terhadap kelompok agama dan kepercayaan apapun.
7. Jurnalis tidak terlibat dalam kegiatan penyebaran ajaran agama
dan kepercayaan, dan harus menjaga agar peliputannya tidak
37
Pedoman Liputan Tematik
digunakan untuk penyebaran agama dan kepercayaan apapun.
8. Jurnalis dalam peliputannya harus menjaga sensitivitas dalam
penggunaan istilah dan simbol agama dan kepercayaan yang
dapat menimbulkan protes atau pertikaian.
9. Jurnalis harus dapat mencari keseimbangan antara kebebasan
berekspresi (dan kebebasan pers) dan tugasnya meliput masalah
agama dan kepercayaan. n
38
Pedoman Perilaku Jurnalis
Liputan Konflik Horisontal
Keanekaragaman etnis dan agama telah membuat Indonesia
menjadi negeri rawan konflik komunal. Data dari Violent
Conflict in Indonesian Studies (ViCIS) menunjukkan
bahwa sejak 1998 hingga 2012 telah terjadi sekitar 135
ribu konflik komunal di seluruh Indonesia. Media bisa menjadi salah
satu faktor yang mengobarkan, juga meredam, konflik komunal, seperti
yang terlihat dalam kasus konflik komunal di Maluku pada tahun 2000.
Di bawah ini adalah beberapa pedoman singkat untuk meliput
konflik horizontal.
1. Dalam menulis atau menyiarkan berita soal konflik horizontal/
konflik komunal, semangat jurnalis adalah untuk mendorong
terwujudnya perdamaian, menghentikan konflik, berdasarkan
rasa saling menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di dalam
masyarakat bersangkutan.
2. Dalam peliputan, penulisan serta penyiaran, jurnalis menghindari
cara peliputan, penulisan serta penyiaran yang bisa
diartikan memihak salah satu kelompok yang bertikai.
3. Dalam penulisan atau penyiaran, jurnalis menghindari
39
Pedoman Liputan Tematik
gaya bahasa atau penggunaan kata yang justru bisa makin
mengobarkan konflik.
4. Jurnalis harus berhati-hati untuk tak gampang menyebut
pendapat salah satu atau lebih figur tertentu sebagai mewakili
pandangan masyarakatnya yang sedang bertikai. Jangan sampai
wartawan diperalat oleh orang-orang tertentu, yang menjadikan
konflik horizontal sebagai ajang mencari popularitas atau
memperjuangkan kepentingannya sendiri.
5. Sedapat mungkin, jurnalis yang menulis berita itu tidak berasal
atau berafiliasi pada salah satu kelompok masyarakat yang
bertikai. Berita konflik antara orang Madura dan Dayak di
Kalimantan, misalnya sedapat mungkin ditulis oleh jurnalis
yang bukan dari kedua kelompok etnis tersebut.
6. Demi integrasi bangsa, jurnalis tidak menyebut atribut agama,
suku, ras dan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik horizontal.
7. Penulisan maupun penyiaran jumlah korban kerusuhan,
baik-baik berupa harta benda atau jiwa, harus menggunakan
angka yang pasti dari sumber-sumber yang jelas. Penulisan
korban tidak boleh menyebut kelompok, suku, golongan dan
sebagainya. n
40
Pedoman Perilaku Jurnalis
Liputan Terorisme
S
elain konflik komunal, tantangan lain yang dihadapi jurnalis
adalah meliput isu terorisme yang tak bisa dielakkan menjadi
ancaman nyata bagi negara ini. Sejak 2000 hingga kini telah
terjadi ratusan kasus tindak pidana terorisme, mulai dari aksi
pemboman, pembunuhan hingga perampokan. Liputan terorisme
adalah tantangan baru bagi jurnalis di Indonesia karena terorisme bisa
dibilang fenomena baru.
1. Jurnalis harus menghindari pemberitaan yang secara langsung atau
tak langsung menjadi promosi atau memberi legitimasi terhadap
terorisme. Jurnalis harus menghindari jebakan glorifikasi dalam
pemberitaan terorisme. Glorifikasi bisa menggiring persepsi
masyarakat bahwa para teroris adalah pahlawan, padahal
terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan.
2. Dalam menuliskan atau menyiarkan kasus terorisme, jurnalis
harus berhati-hati agar tidak memberikan atribut atau
gambaran yang tidak relevan. Misalnya dengan menyebut
agama atau kelompok etnis yang dianut si pelaku.
3. Foto atau gambar korban terorisme seperti korban bom –yang bisa
memberikan kesan mengerikan-tidak boleh dimuat atau disiarkan.
41
Pedoman Liputan Tematik
4. Jurnalis dilarang mengungkap detail rincian modus operandi
tindak pidana terorisme seperti cara membuat bom yang bisa
memberi inspirasi dan pengetahuan bagi para pelaku kejahatan
potensial.
5. Jurnalis harus selalu menyebutkan kata terduga terhadap orang
yang ditangkap oleh aparat keamanan karena tidak semua
orang yang ditangkap oleh aparat keamanan secara otomatis
merupakan pelaku tindak pidana terorisme.
6. Jurnalis juga harus menghindari untuk meliput keluarga terduga
teroris. Peliputan atas keluarga mereka bisa menyebabkan
diskriminasi dari masyarakat terhadap pihak keluarga yang
belum tentu berdosa.
7. Jurnalis harus menempatkan kepentingan keselamatan jiwa
di atas kepentingan berita. Ketika meliput sebuah peristiwa
terorisme yang bisa mengancam jiwa, jurnalis harus membekali
diri dengan peralatan yang bisa melindungi keselamatan
jiwanya. Harus disadari bahwa nyawa lebih penting dari berita.
8. Jurnalis harus menempatkan kepentingan publik di atas
kepentingan jurnalistik. Jurnalis yang mengetahui sebuah
rencana tindak pidana terorisme harus melaporkannya kepada
aparat keamanan. Tidak dibenarkan jurnalis menyembunyikan
informasi itu dalam rangka mendapatkan liputan eksklusif.
Harus selalu diingat bahwa jurnalisme bekerja untuk
kepentingan publik sehingga keselamatan nyawa warga tak
berdosa harus ditempatkan di atas kepentingan berita.
9. Media penyiaran tidak boleh menayangkan siaran langsung
peristiwa terorisme khususnya peristiwa terorisme pengepungan
para tersangka terorisme. Siaran live bisa memberikan informasi
kepada para terduga teroris mengenai posisi dan lokasi aparat
keamanan secara real time dan hal ini bisa membahayakan
keselamatan petugas keamanan. n
42
Pedoman Perilaku Jurnalis
Liputan Bencana dan Peristiwa
Traumatik
Meliput bencana dan peristiwa traumatik berbeda
dengan meliput peristiwa dalam situasi normal.
Liputan bencana dan peristiwa traumatik menuntut
kepekaan dan kepedulian jurnalis/media pada korban.
Tapi, liputan yang sama tetap menuntut jurnalis untuk bersikap obyektif,
berjarak, tidak terjebak pada sikap sentimentil atau belas kasihan semata.
Dalam meliput bencana atau peristiwa traumatik, jurnalis harus
betul-betul menerapkan prinsip minimizing harm (meminimalkan
mudarat), terutama bagi para korban. Intinya, jurnalis tak boleh
menambah penderitaan orang yang sudah menderita.
Agar liputan bencana tidak menjadi bencana bagi jurnalis, media
perlu membekali jurnalis dengan pengetahuan, keterampilan, dan
perlengkapan untuk keselamatan diri dan bertahan di medan yang berat.
1. Mewawancarai korban. Jurnalis tidak boleh memaksa meminta
wawancara korban tanpa kesediaan mereka. Itu hanya akan
menambah penderitaan korban yang sedang dalam tekanan/
kesulitan. Pendekatan lewat keluarga, kerabat, teman, dan
penasihat pribadi korban akan lebih efektif.
43
Pedoman Liputan Tematik
Pertanyaan dan cara bertanya yang salah juga bisa menambah
beban korban. Karena itu, jurnalis perlu bersikap sopan dan
berempati atas kesulitan korban. Misalnya, awali pertanyaan
dengan kalimat, “Kami turut prihatin atas musibah yang
menimpa keluarga Bapak/Ibu. Agar peristiwa ini menjadi
pelajaran bagi orang lain (pembaca kami), apakah Bapak/Ibu
berkenan untuk berbagai bercerita?”
2. Korban meninggal atau hilang. Bila memungkinkan, jurnalis
perlu memberi tahu dulu keluarga korban meninggal atau
hilang, sebelum menayangkan berita tentang bencana dan
kecelakaan. Sepanjang memungkinkan, keluarga terdekat
korban sebaiknya tidak mengetahui kejadian yang menimpa
anggota keluarganya untuk pertama kali dari tayangan berita.
Pengecualian bisa diterapkan bila korbannya publik figur atau
karena pertimbangan tertentu.
Jurnalis/media juga menghindari penayangan gambar/foto
korban yang menggambarkan kengerian atau kesadisan.
Standar kepantasan menurut khalayak serta perasaan dan
trauma keluarga korban juga perlu dipertimbangkan.
3. Pemakaman. Normalnya, liputan pemakaman korban harus
seizin keluarga yang berduka. Perlu ada alasan kuat (menyangkut
kepentingan publik) bila media tetap menayangkan pemakaman
tanpa seizin keluarga. Itu pun, jurnalis harus menghindari
perilaku yang mengganggu, misalnya menyorot secara close-up
wajah anggota keluarga yang sedang menangis, meratap, atau
berduka.
4. Menayangkan foto atau gambar secara berulang. Hindari
menayangkan ulang foto/gambar peristiwa traumatik, terutama
bila di dalamnya ada foto/gambar orang yang bisa dikenali.
Foto/gambar bencana dan peristiwa traumatik yang spesifik
tidak boleh dipakai untuk ilustrasi bencana pada umumnya.
Itu hanya akan mengingatkan kembali korban pada peristiwa
traumatik yang mereka alami. Bila hal itu terpaksa dilakukan,
44
Pedoman Perilaku Jurnalis
sebaiknya harus atas persetujuan korban yang masih hidup atau
keluarganya.
Perlu juga dipertimbangkan bahwa pemirsa bisa jengkel atau marah
ketika media terus menerus menayangkan penderitaan korban bencana,
meski korbannya tidak keberatan ditayangkan dengan cara seperti itu.
Sedikit penjelasan dalam pengantar tayangan berulang bisa mencegah
kesalahpahaman. n
45
Pedoman Liputan Tematik
Bila Jurnalis Aktif di Media Sosial
Media sosial dan internet kini menjadi bagian penting
dari proses pengumpulan dan penyebarluasan
berita. Jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter
menawarkan informasi, bahan berita, serta laporan
“real-time” dalam jumlah yang luar biasa dari seantero dunia. Pada
saat yang sama, jejaring sosial juga membantu penyebaran berita yang
diproduksi media konvensional hingga ruang-ruang yang tanpa batas.
Tak mengherankan, makin banyak manajemen media konvensional
yang mendorong jurnalisnya membuka akun di media sosial sebagai
alat bantu untuk memantau dan melaporkan berita, serta membangun
kontak. Kehadiran jurnalis di jaringan sosial juga bisa membantu
membangun kredibilitas medianya.
Yang perlu diingat, media sosial juga menghadirkan tantangan baru
dan asing. Media sosial bisa memperkuat dampak dari setiap kesalahan
etika yang dibuat jurnalis. Artinya, jika tidak dikelola secara hati-hati,
media sosial bisa menggerogoti kredibilitas si jurnalis dan media tempat
dia bekerja.
Berikut ini pedoman umum bagi jurnalis yang hendak aktif di
media sosial:
46
Pedoman Perilaku Jurnalis
1. Perlakukan orang-orang yang Anda temui secara online dengan
adil, jujur dan hormat–seperti yang Anda lakukan secara offline.
2. Verifikasi setiap informasi sebelum Anda sebarluaskan.
3. Bersikaplah jujur tentang niat Anda ketika melaporkan.
4. Hindari tindakan yang mungkin bisa merugikan posisi
profesional Anda. Ingatlah selalu, Anda adalah jurnalis.
Lebih terperinci lagi, sesuai prinsip independensi dan imparsialitas
yang harus dimiliki setiap jurnalis, berikut ini pedoman bagi jurnalis
yang aktif di media sosial seperti Facebook dan Twitter, serta blog dan
forum online lainnya.
Identitas di Jejaring Sosial
1. Jika jurnalis menggunakan media sosial seperti Twitter,
Facebook, LinkedIn, atau Flickr dalam kapasitas profesional,
penting untuk secara jelas mencantumkan identitas diri sebagai
jurnalis.
2. Jurnalis harus menyertakan disclaimer pada profil Twitter
seperti: Pandangan yang disampaikan di sini adalah pendapat
saya sendiri.
3. Jika seorang jurnalis memiliki akun media sosial pribadi yang
kuat, maka ia dapat membuka akun terpisah yang berhubungan
dengan media tempatnya bekerja.
4. Jika jurnalis memiliki akun media sosial profesional dengan
nama samaran (pesudonim), jurnalis harus mengubahnya
dengan mencantumkan nama asli dia.
Etiket di Jejaring Sosial
1. Hindari semua komentar vulgar. Jurnalis perlu menahan diri
untuk tak bereaksi pada situasi yang “panas” dan meluangkan
waktu untuk menulis dengan kepala dingin.
2. Sebelum tweeting atau posting komentar, ingatlah bahwa
47
Pedoman Liputan Tematik
kata-kata itu akan masuk domain publik dan akan diarsipkan
dan direferensikan oleh search engine.
3. Jangan mem-posting setiap korespondensi di internal redaksi.
Jurnalis tidak boleh mem-posting informasi eksklusif apapun
yang diperoleh dalam kapasitasnya sebagai jurnalis yang bekerja
pada media tertentu.
4. Jurnalis harus menghindari untuk mengkritik secara terbuka
media lain, terlepas dari apakah mereka kawan atau bukan.
Hormati aturan pengguna masing-masing situs.
Bersikap Fair
1. Jurnalis harus memastikan mereka tetap adil dan seimbang
ketika mengomentari peristiwa, orang, atau lembaga yang
mereka liput.
2. Jurnalis juga harus menahan diri dari komentar yang dapat
merusak citra imparsialitas lembaga medianya.
Menjaga Akurasi
1. Jika jurnalis mengunggah atau turut menyebarkan informasi
yang salah melalui media sosial, maka penting untuk melakukan
ralat atau koreksi.
2. Jika akan memakai bahan dari jejaring sosial, terutama gambar
dan foto, jurnalis harus memverifikasi dan keakuratannya. Ingat,
gambar bisa dimanipulasi. Video lama dapat di-posting ulang
dan dibuat tampak seolah-olah baru. Foto atau video yang
diambil dari salah satu tempat bisa dikemas ulang seolah-olah
diambil dari tempat lain.
Menjunjung Tinggi Imparsialitas
1. Standar imparsialitas juga berlaku untuk media sosial. Jurnalis
harus menahan diri dari advokasi untuk isu-isu polarisasi
politik. Jurnalis jangan mengekspresikan pandangan pribadi
tentang isu politik kontroversial yang tidak bisa dia tulis di
48
Pedoman Perilaku Jurnalis
medianya sendiri. Ingat, apa yang di-posting secara online tak
hanya mencerminkan sikap pribadi jurnalis. Pada batas-batas
tertentu, itu bisa dianggap mencerminkan sikap media tempat
jurnalis bekerja.
2. Merekomendasikan atau retweet link atau info tertentu
merupakan bagian penting dalam jejaring sosial dan harus
didorong. Namun, tindakan itu harus dilakukan secara berhatihati.
Tindakan re-tweet sering dianggap rekomendasi simpatik.
3. Jurnalis mungkin “mengikuti” atau menjadi “teman” akun
Twitter, halaman Facebook, dan situs yang dibuat partai
politik dan kelompok advokasi. Sebaiknya, itu dilakukan untuk
memantau aktivitas mereka, bukan untuk menjadi peserta aktif
dalam diskusinya. Jika jurnalis menjadi “teman” atau bergabung
dengan kelompok yang mewakili satu sisi sebuah isu, jurnalis
seharusnya melakukan hal serupa untuk kelompok yang
mewakili sudut pandang lainnya.
Meminimalkan Tuntutan Hukum
1. Jurnalis harus ingat bahwa mereka bertanggung jawab atas segala
informasi pada halaman Facebook atau akun Twitter, termasuk
ketika informasi yang dia sebarkan memiliki konsekuensi
hukum. Jadi, berhati-hatilah.
2. Jurnalis harus mempertimbangkan implikasi hukum
dari tindakan dia di media sosial. Jurnalis selalu harus
mempertimbangkan apa yang dia tulis, apa yang dia tahu dan
tidak tahu, dan jangan membuat fitnah. n
49
Pedoman Liputan Tematik
Ingat Lima Hal Penting Ini
Steve Fox, Koordinator Jurnalisme Multimedia, Program Jurnalisme,
University of Massachusetts, mengingatkan lima hal penting
bagi jurnalis pengguna media sosial.
1. Jangan bodoh. Serius, gunakan otak Anda. Di luar sana, Anda
mewakili organisasi berita Anda. Tindakan Anda memiliki
konsekuensi. Sebelum Anda mem-posting status update ke
Facebook atau menulis entri Tweet, tanyakan kepada diri
sendiri pertanyaan sederhana: Apakah saya bodoh?
2. Dengarkan. Jika Anda tweeting acara berita atau wawancara,
luangkan waktu untuk mendengarkan dan menunda tweet
Anda selama beberapa menit. Berapa banyak dari Anda
tweeting sekarang? Apakah Anda meluangkan waktu untuk
mendengarkan? Konteks tetap penting.
3. Jangan banyak menjual berita Anda. Hal ini menjadi masalah
yang kian serius. Dalam lingkungan hiper-kompetitif, kita
ingin orang-orang mengklik berita kita. Jangan menyesatkan!
4. Privasi. Ada yang bersifat semi-privat untuk Facebook—jadi
apa yang Anda lakukan? Kita sebagai jurnalis dapat melihat
halaman Facebook seseorang sebagai bersifat publik. Tap,
banyak pengguna di luar sana tinggal di wilayah abu-abu ini,
daerah semi-privat. Menghormati privasi dalam beberapa
kasus sangat layak dipertimbangkan.
5. Retweeting. Anda secara implisit mendukung sesuatu ketika
Anda retweet sesuatu . Hanya sebuah kekonyolan jika Anda
berpikir karena isinya “menarik “ dan kemudian membiarkan
orang lain tahu itu. Tetapi jika Anda belum memeriksa apa
yang Anda retweet, maka jangan melakukannya. Anda secara
implisit menyatakan persetujuan jurnalistik pribadi Anda
serta organisasi berita Anda ketika Anda retweet sesuatu .
50
Pedoman Perilaku Jurnalis
Sosialisasi Kode Perilaku Jurnalis dan focus group discussion di Medan
Bagian II
Mengapa
Pedoman
Perilaku
Jurnalis itu
Penting
52
Pedoman Perilaku Jurnalis
Sosialisasi Kode Perilaku Jurnalis di Makassar
53
Amplop dan Hal Lain yang Belum Selesai
Amplop dan Hal Lain yang Belum
Selesai
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan dua
arti bagi kata “amplop”. Pertama, sampul surat. Kedua,
uang sogok. Dua makna itu pula yang lazim menancap
di benak masyarakat jika ditanya soal pengertian
kata amplop. Ceritanya bisa jadi berbeda jika itu ditanyakan kepada
komunitas wartawan. Di kalangan wartawan Indonesia, kata amplop
lumrah dimaknai sebagai “uang pemberian”. Biasanya uang itu, bisa
terbungkus amplop atau tidak, diberikan setelah wartawan meliput
sebuah acara atau mewawancarai seorang narasumber1
.
Sebagian wartawan kerap berseloroh dengan mengatakan bahwa
mereka tak menerima “amplop” tapi hanya mengambil “isinya”. Atau,
mereka tak lagi menerima “amplop” karena uangnya bisa ditransfer ke
rekening bank. Bila sebatas berseloroh, meski jelas tak jenaka, pernyataan
seperti itu boleh jadi bukan persoalan serius. Tapi, bila itu benar-benar
dipraktekkan si wartawan, dia jelas mengidap “penyakit” berbahaya.
Pernyataan seperti bukan hanya pembenaran atas kebiasaan pribadi si
wartawan yang menyimpang, tapi juga sindiran atau bahkan pelecehan
terbuka atas kampanye anti suap di kalangan wartawan.
Memang, di kalangan wartawan penerima amplop pun ada
semacam gradasi. Ada yang bangga dikenal sebagai pemburu amplop
54
Pedoman Perilaku Jurnalis
yang handal. Ada yang menganggap amplop bukan barang haram
sepanjang tak mempengaruhi pemberitaan. Ada juga yang malu-malu
atau ‘terpaksa’ mengambil amplop karena gaji dari kantor tak memadai.
Apapun alasannya, kebiasaan menerima amplop dari narasumber atau
pihak yang terkait liputan jelas merupakan penyakit yang perlu segera
diobati. Apalagi, amplop itu ibarat candu. Sekali coba-coba menerima
amplop, seorang jurnalis seterusnya bisa ketagihan.
Di luar barisan wartawan pecandu amplop, banyak juga jurnalis yang
menyadari dengan baik bahwa pemberian dari narasumber, termasuk
dalam bentuk amplop, tidak sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik
(KEJ). Pasal 6 KEJ mengatakan, “Wartawan tidak menerima suap.”
Penjelasannya, suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda
atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.
Lalu, bagaimana jika pemberian itu tidak mempengaruhi
independensi? Pertanyaan seperti ini bisa mengundang perdebatan
panjang. Tapi, sebelum beradu argumen, pertanyaan sejenis ini perlu
diwaspadai. Boleh jadi, di balik pertanyaan tersembunyi niat untuk
membela diri. Maklum, alibi yang kerap disampaikan wartawan yang
kerap menerima amplop, antara lain, karena mereka merasa pemberian
itu tak mempengaruhi independensi. Sebaliknya, jurnalis yang berhatihati
soal isu etika, pasti mengatakan “tidak” kepada amplop. Sebab,
meski dengan kadar yang beragam, sesuatu yang diberikan sumber yang
diberitakan, atau yang berpotensi diberitakan, pada suatu waktu bakal
berdampak atas “independensi” sikap dan karya jurnalistik si wartawan.
Di luar soal amplop, isu etik yang cukup mengemuka belakangan ini
adalah soal boleh tidaknya wartawan memiliki saham. Isu ini menjadi
perdebatan ramai di komunitas media Indonesia pada 2010, ketika PT
Krakatau Steel menjual saham perdana kepada publik (IPO). Pada saat
itu, sejumlah wartawan yang bertugas di Bursa Efek Indonesia diduga
meminta jatah untuk membeli 1.500 lembar saham Krakatau Steel.
Mereka pun disebut-sebut meminta uang Rp 400 juta ke PT Krakatau
Steel untuk mengamankan pemberitaan soal IPO itu. Kasus “skandal
saham” itu menjadi pergunjingan setelah Aliansi Jurnalis Independen
55
Amplop dan Hal Lain yang Belum Selesai
(AJI) mengangkat kasus itu melalui siaran pers yang diberitakan
sejumlah media2
. Anggota Dewan Pers juga angkat bicara setelah
menerima pengaduan kasus saham itu.
Masalahnya, sebagian jurnalis yang meliput di bursa yang terlibat
dalam kasus ini menganggap apa yang mereka lakukan tak melanggar
kode etik. Salah satu alasannya, Kode Etik Jurnalistik tidak secara
eksplisit melarang wartawan memiliki saham. Mereka juga menyangkal
ada “conflict of interest” dalam permintaan pembelian saham itu. Mereka
pun menolak dituding melanggar etika jurnalistik dalam pemberitaan
mengenai IPO Krakatau Steel3
.
Dewan Pers menggunakan Pasal 6 Kode Etik Jurnalistik dalam
menangani kasus skandal saham itu. Pasal itu menyatakan, “Wartawan
tak boleh menyalahgunakan profesinya.” Tafsir dari pasal itu menyatakan,
penyalahgunaan profesi adalah “segala tindakan yang mengambil
keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas
sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.” Dewan Pers
menyimpulkan tindakan wartawan membeli saham itu menimbulkan
“konflik kepentingan” dan membahayakan independensinya.
Di luar soal independensi dan amplop, wartawan dan media di
Indonesia juga kerap dikritik soal sensitivitas dalam meliput korban
kekerasan seksual dan kasus kriminalitas yang dilakukan anak-anak.
Media kerap dianggap tak serius dalam menyamarkan identitas anakanak
yang menjadi pelaku tindakan kriminal. Misalnya, ada media yang
menuliskan nama si anak dengan inisial, tapi nama orang tua, saudara,
atau sekolah dia disebutkan dengan jelas. Malah ada anak yang wajahnya
terlihat jelas di layar televisi.
Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik sebenarnya tegas menyatakan,
”Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas
korban kejahatan susila dan anak-anak pelaku tindakan kriminal”
Dalam penafsiran pasalnya ditegaskan, yang dimaksud dengan identitas
adalah ”semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang
yang memudahkan orang lain untuk melacak.” Dalam praktik, apa
yang dimaksud “data dan informasi” yang bisa membuat “orang lain
56
Pedoman Perilaku Jurnalis
mengenali” masih sering diartikan beragam4
.
Perbedaan penafsiran soal “amplop”, penyalahgunaan profesi, dan
pengungkapan identitas korban kejahatan susila serta anak-anak menunjukkan
ada hal-hal yang “belum selesai” diterangkan dalam Kode
Etik Jurnalistik. Itulah, antara lain, yang memicu inisiatif untuk menyusun
seperangkat aturan yang lebih rinci dan operasional berupa pedoman
perilaku untuk jurnalis.
57
Amplop dan Hal Lain yang Belum Selesai
Endnotes
1 Jumlah uang amplop yang diberikan kepada wartawan sangat bervariasi.
Selain faktor perusahaan atau individu yang akan memberi amplop, juga ada
pertimbangan jenis platform medianya. Saat ini, nilai amplop rata-rata wartawan
cetak Rp 350 ribu sampai Rp 500 ribu, untuk wartawan online Rp 500 ribu. Yang
paling besar adalah amplop untuk wartawan media elektronik, yakni Rp 650
ribu. Harga itu tidak termasuk copy tayang, bukti kalo acara yang sudah diliput
wartawan sudah tayang di stasiun televisi yang bersangkutan. Kalo ingin terima
copy tayang, biasanya panitia mengeluarkan uang Rp 500 ribu per satu program
televisi. Lihat Kisah Cacha, si Jurnalis anti Pemberian, dalam atjehpress.com
edisi 24 Desember 2013. Link diakses 20 Maret 2014: http://atjehpress.com/
kisah-cacha-si-jurnalis-anti-pemberian/
2 Informasi lebih detail soal sejarah kasus permintaan saham dalam IPO PT Krakatau
Steel, serta dugaan pemerasan untuk mengamankan pemberitaan soal IPO, lihat
buku Abdul Manan dalam Laporan Tahunan AJI 2011: Menjelang Sinyal Merah,
2011, Jakarta, AJI Indonesia, hal. 68-76.
3 Pernyataan Ketua Forum Wartawan Pasar Modal Budi Suyanto dalam konferensi
pers soal kasus ini di Jakarta, Selasa 23 November 2010. Dalam butir 5 siaran
pers itu tertulis “Membantah tidak ada conflict of interest dan menolak tudingan
pelanggaran etika jurnalistik dalam pemberitaan mengenai IPO KS. Pemberitaan
yang dibuat wartawan pasar modal maupun empat wartawan yang dituding
melakukan pemerasan, semuanya dibuat secara proporsional sesuai prinsip-prinsip
jurnalistik.” Mungkin yang dimaksud pembuat siaran pers adalah “Membantah
adanya conflict of interest…”
58
Pedoman Perilaku Jurnalis
4 Banyaknya praktik wartawan tak melindungi identitas korban kejahatan susila ini
mendorong Dewan Pers mengeluarkan “Seruan Dewan Pers Tentang Pemberitaan
Kasus Kejahatan Susila” pada Selasa, 11 Juli 2013. Lihat http://www.dewanpers.
or.id/page/kebijakan/pernyataan/?id=1986.
59
Watak Normatif Kode Etik
Watak Normatif Kode Etik
Kode etik merupakan seperangkat norma yang disepakati
oleh organisasi profesi sebagai acuan moral bagi perilaku
anggotanya. Begitu juga dengan kode etik di dunia
kewartawanan. Ia berisi seperangkat norma umum dari
profesi jurnalis untuk memenuhi khittah dan semangat dasar jurnalisme,
yaitu “menyediakan informasi yang dibutuhkan warga agar mereka bisa
hidup merdeka dan mengatur diri sendiri.”1
Di Indonesia, referensi awal soal kode etik merujuk pada Kode
Etik Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Di masa Orde Baru (1966-
1998), kode etik inilah yang menjadi rujukan resmi karena pemerintah
hanya mengakui PWI yang lahir pada 9 Februari 1946 sebagai satusatunya
tempat berhimpun wartawan Indonesia. Monopoli itu baru
berakhir setelah surat keputusan menteri penerangan yang mengakui
PWI sebagai wadah tunggal organisasi wartawan dicabut pada tahun
19992
.
Implikasi dari kebijakan baru itu, organisasi wartawan lantas
tumbuh bak jamur di musim penghujan. Pada 1999 saja, setidaknya
ada 24 organisasi jurnalis yang mengklaim eksis di Indonesia. Jumlah
itu terus bertambah di tahun-tahun berikutnya. Banyaknya jumlah
organisasi wartawan itu juga berdampak pada beragamnya kode etik yang
bisa dipakai wartawan Indonesia. Sebab, sebagian organisasi jurnalis itu
60
Pedoman Perilaku Jurnalis
memiliki kode etik sendiri untuk mengatur perilaku anggotanya3
.
Banyaknya organisasi wartawan melahirkan kebutuhan untuk
memiliki satu kode etik yang bisa menjadi rujukan semua organisasi.
Organisasi yang mendapat tugas menjaga pers Indonesia, Dewan Pers,
juga diberi mandat oleh Undang- Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang
Pers untuk menyusun kode etik bagi wartawan, serta mengawasi dan
pelaksanaannya45. Inilah yang kemudian berujung pada lahirnya Kode
Etik Wartawan Indonesia (KEWI), yang disahkan oleh Dewan Pers
dan diratifikasi oleh 24 organisasi wartawan6
, seusai rapat koordinasi di
Bandung pada 5-7 Agustus 1999.
Kode etik itu kemudian direvisi pada 2006. Namanya diubah
menjadi Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan diratifikasi oleh 26 organisasi
wartawan7
pada 14 Maret 2006.
Di luar perbedaan soal nama dan jumlah pasal, secara prinsip Kode
Etik Wartawan Indonesia dan Kode Etik Jurnalistik memuat kaidah
normatif yang sama. Kode Etik Jurnalistik, jika dikategorisasi, membagi
soal etika jurnalistik ke dalam empat kluster besar, yaitu: kaidah etika
umum, kaidah dalam peliputan, kaidah dalam publikasi karya, dan
kaidah dalam menangani komplain publik.
Berbeda dengan Kode Etik Wartawan Indonesia, Kode Etik
Jurnalistik memiliki preambul yang memuat spirit utama dari keberadaan
kode etik. Preambul itu menegaskan bahwa kebebasan pers merupakan
bagian dari kemerdekaan berpendapat dan berekspresi yang dilindungi
konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, serta dipayungi
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB.
Kalimat pembuka Kode Etik Jurnalistik juga menyiratkan dengan
cukup jelas soal fungsi dasar dari “kemerdekaan pers”. Yakni, “Sebagai
sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi,
guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan
manusia.”
Dalam upaya mewujudkan cita-cita dalam preambul Kode Etik
Jurnalistik, jurnalis perlu menyadari adanya “kepentingan bangsa,
61
Watak Normatif Kode Etik
tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat dan norma-norma
agama” dan “bersedia dikontrol oleh masyarakat” dalam menjalankan
profesinya. Meyakini besarnya tanggung jawab di pundak jurnalis itulah,
“Wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi
sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan
menegakkan integritas serta profesionalisme.”
Dengan kata lain, Kode Etik Jurnalistik mencoba memandu jurnalis
agar bisa menjalankan profesi sesuai khittah, untuk memenuhi kebutuhan
publik atas informasi, serta menjaga integritas dari kemungkinan
penyalahgunaan profesi. Berikut ini intisari dari Kode Etik Jurnalistik
tahun 2006.
Intisari Kode Etik Jurnalistik (2006)
Independensi. Seorang jurnalis bisa dikatakan memiliki
independensi jika ia “memberitakan peristiwa atau fakta sesuai
dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan
intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.”
Akurat dan berimbang. Sebuah berita bisa dianggap akurat
jika itu “dipercaya benar sesuai keadaan obyektif ketika peristiwa
terjadi.” Artinya, jurnalis tetap dianggap sudah akurat jika informasi
tersebut memang diyakini kebenarannya saat itu meski ternyata
belakangan terbukti bahwa kenyataannya tak seperti yang ditulis
saat itu. Soal asas berimbang, dikatakan begini: “Semua pihak
mendapat kesempatan setara.”
Tidak beritikad buruk. Berita yang ditulis jurnalis dan media
seringkali memiliki dampak yang tak diinginkan terhadap orang
lain. Toleransi atas dampak itu diberikan sepanjang jurnalis tidak
beritikad buruk atau “tidak ada niat secara sengaja dan sematamata
untuk menimbulkan kerugian pihak lain.”
62
Pedoman Perilaku Jurnalis
Profesional. Ada sejumlah hal yang mengindikasikan apakah
jurnalis bersikap profesional atau tidak. Ini di antaranya: (a) menunjukkan
identitas diri kepada narasumber; (b). menghormati hak privasi nara
sumber; (c). tidak menyuap; (d). menghasilkan berita yang faktual dan
jelas sumbernya; (e). rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran
gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan
ditampilkan secara berimbang; (f.) menghormati pengalaman traumatik
narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara; (g). tidak melakukan
plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya
sendiri.
Selalu menguji informasi. Ada tuntutan agar wartawan
bersikap skeptis –bedakan dengan sikap apatis. Salah satu sikap itu
bisa ditunjukkan dengan selalu menguji informasi yang diberikan
oleh nara sumber dengan melakukan check and recheck tentang
kebenaran informasi itu.
Tak mencampurkan fakta dan opini. Yang dilarang oleh kode
etik adalah opini yang menghakimi, yang berlandaskan pada pendapat
pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu
pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
Asas praduga tak bersalah. Pada dasarnya jurnalis harus bersikap
bahwa semua orang tak bersalah sampai ada bukti yang mengatakan
sebaliknya. Prinsip ini menegaskan bahwa seseorang tak boleh
dinyatakan bersalah sebelum ada putusan hukum yang menyatakannya
melalui sebuah keputusan pengadilan.
Tak membuat berita bohong. Jurnalis dikatakan membuat
berita bohong jika ia, dengan alasan apa pun, mempublikasikan
berita “yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal
yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.”
Berita fitnah. Seseorang dikatakan melakukan fitnah jika
melontarkan “tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja
dengan niat buruk.”
63
Watak Normatif Kode Etik
Berita sadisme. Kode etik tak melarang memuat
kasus kriminalitas namun memberikan rambu-rambu agar
pemberitaannya “tak mengumbar kekejaman.”
Tidak membuat berita cabul. Kode etik meminta jurnalis
untuk tak membuat berita yang bernuansa cabul. Sebuah berita
disebut cabul jika “penggambaran tingkah laku secara erotis
dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata
untuk membangkitkan nafsu birahi.”
Melindungi korban kejahatan susila dan anak pelaku
kriminalitas. Kode etik meminta jurnalis tidak menyebutkan dan
menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan
identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Yang disebut identitas
“adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang
memudahkan orang lain untuk melacak.”
Larangan menyalahgunakan profesi. Jurnalis diminta tidak
menyalahgunakan privilege yang dimilikinya untuk kepentingan
pribadi. Penyalahgunaan profesi diartikan sebagai “segala tindakan
yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh
saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan
umum.”
Tidak menerima suap. Kode etik menyatakan, sesuatu yang
diberikan kepada jurnalis disebut suap adalah semua “pemberian
dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang
mempengaruhi independensi.”
Hak tolak. Jurnalis memiliki hak untuk melindungi narasumber
yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya.
Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas
dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan
keluarganya.
64
Pedoman Perilaku Jurnalis
Menghargai kesepakatan dengan nara sumber. Tak semua
narasumber bersedia bicara terbuka. Untuk itu, jurnalis harus
menghargai adanya kesepakatan-kesepakatan itu, baik itu berupa
embargo, informasi latar belakang, dan “off the record. Sebuah berita
dinyatakan diembargo jika ada permintaan dari narasumber untuk
menunda pemuatan atau penyiaran beritanya. Informasi latar
belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang
boleh disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
Sedangkan off the record “adalah segala informasi atau data dari
narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.”
Menghindari prasangka dan tak diskriminatif. Dengan
suku dan bangsa yang beragam, kode etik meminta jurnalis
untuk menjauhkan prasangka dalam menulis berita. Entah itu
karena perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan
bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin,
sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani. Kode etik mendefinisikan
prasangka dengan “anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu
sebelum mengetahui secara jelas,” sedangkan diskriminasi adalah
“pembedaan perlakuan.”
Menghormati privasi. Kode etik meminta jurnalis
menghormati hak narasumber atas kehidupan pribadinya, kecuali
ada kepentingan publik di dalamnya. Sikap menghormati hak
privasi ini bisa ditunjukkan dengan “menahan diri dan berhati-hati”
dalam menangani isu itu. Definisi “kehidupan pribadi”, menurut
kode etik, adalah “segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya
selain yang terkait dengan kepentingan publik.”
Bersedia mengakui kesalahan dan mengoreksinya. Jurnalis
diminta memiliki kesadaran untuk mengakui jika melakukan
kesalahan. Sikap itu harus ditunjukkan dengan segera mencabut,
meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat, baik
karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.” Permintaan
maaf harus dilakukan apabila kesalahan yang dilakukan terkait
65
Watak Normatif Kode Etik
masalah substansi. Ralat dan koreksi itu harus dilakukan segera atau
“secepat mungkin.”
Hak jawab. Wartawan juga bisa salah dan karena itu diminta
untuk melayani “hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.”
Dalam kode etik, yang dimaksud hak jawab adalah “tanggapan atau
sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan
nama baiknya.” Berbeda dengan hak jawab, hak koreksi dilakukan
“untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan
oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.” Soal
asas proporsionalitas dari hak koreksi dan hak jawab, kode etik
mengatakan, “Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang
perlu diperbaiki.”
Kode Etik Wartawan Indonesia, kode etik pertama bagi jurnalis
dan media di Indonesia setelah era Orde Baru, sangat ringkas. Isinya
hanya tujuh pasal.8
Penggantinya, Kode Etik Jurnalistik, juga masih
ringkas. Jumlah pasalnya memang sedikit lebih banyak dari kode etik
pendahulunya. Tapi, Kode Etik Jurnalistik pun belum mengatur dengan
detail beberapa isu krusial seperti masalah amplop, prinsip independensi,
dan konflik kepentingan.
Soal jumlah pasal yang ringkas memang bukan khas kode etik
jurnalistik di Indonesia. Kode etik organisasi jurnalis dunia seperti
International Federation of Journalist (IFJ)9
, yaitu IFJ Declaration of
Principles on the Conduct of Journalists, hanya memiliki sembilan pasal.
Jika dibandingkan dengan kode etik Society of Professional Journalist
(SPJ), organisasi jurnalis di Amerika Serikat10, Kode Etik Jurnalistik kita
tetap lebih ringkas. Watak normatif kode etik jurnalistik, yang hanya
berisi prinsip-prinsip umum, menuntut keberadaan panduan bersikap
dan berperilaku yang lebih rinci dan operasional. Panduan itu biasa
disebut code of conduct, code of practice, atau pedoman perilaku.
*****
66
Pedoman Perilaku Jurnalis
Endnotes
1 Bill Kovach & Tom Rosenstiel, Sembilan Elemen Jurnalisme: Apa yang Seharusnya
Diketahui Wartawan dan Diharapkan Publik, Yayasan Pantau, 2006, hal. 12.
2 Mundurnya Presiden Soeharto dari jabatannya, Mei 1998, diikuti diikuti oleh
pencabutan sejumlah regulasi lama yang dianggap represif terhadap pers. Di
antara regulasi terkait pers yang dicabut pada masa pemerintahan BJ Habibie
adalah Surat Keputusan Menteri Penerangan tahun 1984 yang mengatur soal
Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Di masa Orde Baru, instrumen SIUPP
ini menjadi alat kontrol yang sangat efektif untuk merepresi dan mengintervensi
pers. Regulasi lainnya yang dicabut adalah keputusan menteri penerangan yang
mengakui PWI sebagai satu-satunya organisasi wartawan.
3 Dari 26 organisasi wartawan, setidaknya ada tiga yang memiliki kode etik sendiri,
yaitu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan
Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).
4 Dewan Pers juga mendapatkan mandat dari Undang-Undang Pers nomor 40 tahun
1998 untuk membuat kode etik. Pasal 15 Undang-Undang Pers menyatakan, salah
satu fungsi Dewan Pers adalah (b.) menetapkan dan mengawasi pelaksanaan
Kode Etik Jurnalistik;
5 Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers menyatakan, salah
satu fungsi Dewan Pers adalah “menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode
Etik Jurnalistik.”
6 Organisasi wartawan yang meratifikasi Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) 1999,
yaitu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI),
67
Watak Normatif Kode Etik
ALJI, AWAM, AWE, HIPSI, HIPWI, HPPI, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI),
IPPI, IWARI, IWI, Kesatuan Wartawan Demokrasi Indonesia (KEWADI), Komite
Wartawan Pelacak Profesional Indonesia (KOWAPPI), KOWRI, Komite Wartawan
Indonesia (KWI), KWRI, PEWARPI, PJI , PWPI, SEPENAS, SERIKATPEWARTA,
SOMPRI dan Serikat Wartawan Independen Indonesia (SWII).
7 Ini adalah organisasi jurnalis yang pada tahun 2006 meratifikasi Kode Etik
Jurnalistik (KEJ): Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Aliansi Wartawan Independen
(AWI), Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI), Asosiasi Wartawan
Kota (AWK), Federasi Serikat Pewarta, Gabungan Wartawan Indonesia (GWI),
Himpunan Penulis dan Wartawan Indonesia (HIPWI), Himpunan Insan Pers
Seluruh Indonesia (HIPSI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Ikatan
Jurnalis Penegak Harkat dan Martabat Bangsa (IJAP HAMBA), Ikatan Pers dan
Penulis Indonesia (IPPI), Kesatuan Wartawan Demokrasi Indonesia (KEWADI),
Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI), Komite Wartawan Indonesia
(KWI), Komite Nasional Wartawan Indonesia (KOMNAS-WI), Komite Wartawan
Pelacak Profesional Indonesia (KOWAPPI), Korps Wartawan Republik Indonesia
(KOWRI), Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI), Persatuan Wartawan Indonesia
(PWI), Persatuan Wartawan Pelacak Indonesia (PEWARPI), Persatuan Wartawan
Reaksi Cepat Pelacak Kasus (PWRCPK), Persatuan Wartawan Independen
Reformasi Indonesia (PWIRI), Perkumpulan Jurnalis Nasrani Indonesia (PJNI),
Persatuan Wartawan Nasional Indonesia (PWNI), Serikat Pers Reformasi Nasional
(SEPERNAS), Serikat Wartawan Indonesia (SWI), Serikat Wartawan Independen
Indonesia (SWII).
8 Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) memiliki 7 pasal, yaitu: (1.) Wartawan
Indonesia menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.
(2) Wartawan Indonesia menempuh tata cara yang etis untuk memperoleh dan
menyiarkan informasi serta memberikan identitas kepada sumber informasi.
(3) Wartawan Indonesia menghormati asas praduga tak bersalah, tidak
mencampurkan fakta dengan opini, Berimbang dan selalu meneliti kebenaran
informasi, serta tidak melakukan plagiat.(4) Wartawan Indonesia tidak menyiarkan
informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis dan cabul, serta tidak menyebutkan
identitas korban kejahatan susila. (5) Wartawan Indonesia tidak menerima suap,
dan tidak menyalahgunakan profesi. (6). Wartawan Indonesia memiliki Hak Tolak,
menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang dan off the record sesuai
68
Pedoman Perilaku Jurnalis
kesepakatan. (7) Wartawan Indonesia segera mencabut dan meralat kekeliruan
dalam pemberitaan serta melayani Hak Jawab.
9 IFJ Declaration of Principles on the Conduct of Journalists hanya memiliki 9 pasal.
Lihat http://www.ifj.org/en/pages/journalism-ethics
10 SPJ Code of Ethics, lihat http://www.spj.org/ethicscode.asp
69
Berkaca Pada Pelanggaran Etika
Berkaca Pada Pelanggaran Etika
Gagasan untuk menyusun pedoman perilaku jurnalis juga
didorong fakta banyaknya kasus pelanggaran etika oleh
wartawan Indonesia. Setidaknya itu tercermin dari jumlah
pengaduan masyarakat kepada Dewan Pers yang cenderung
meningkat. Memang, tidak semua pengaduan berujung pada “vonis”
pelanggaran kode etik dari Dewan Pers. Tapi, meningkatnya angka
pengaduan bisa menjadi salah satu indikasi ketidakpuasan khalayak atas
prilaku wartawan atau karya jurnalistiknya.
Ketua Komisi Hukum Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo,
mengungkapkan selama periode Januari hingga November 2013,
lembaganya menerima lebih dari 800 pengaduan.1 Trend ini meningkat
jika dibandingkan dengan pengaduan ke Dewan Pers pada tahuntahun
sebelumnya. Pada 2000-2003, Dewan Pers menerima 427 surat
pengaduan; 2003 (101 pengaduan); 2004 (153); 2005 (127); 2007 (319);
2008 (424); 2009 (442); 2010 (514); 2011 (511); dan 2012 (476)2
.
Dari total 476 pengaduan masyarakat kepada Dewan Pers pada
2012, 164 di antaranya terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik
Jurnalistik3
. Jenis pelanggaran paling dominan, sebanyak 44 kasus
(26,35%), adalah membuat berita tak berimbang. Padahal, Pasal 1
70
Pedoman Perilaku Jurnalis
Kode Etik Jurnalistik mengamanatkan, “Wartawan Indonesia bersikap
independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak
beritikad buruk.” Pelanggaran paling banyak berikutnya adalah tidak
menguji informasi, mencampurkan fakta dan opini, serta tidak akurat4
.
Pelanggaran kode etik yang kerap terjadi berkaitan dengan
independensi. Kode Etik Jurnalistik menempatkan prinsip
“independensi” sebagai pasal pertama. Itu menunjukkan arti pentingnya
prinsip independensi. Kode Etik Jurnalistik juga memberi penafsiran
yang terang benderang tentang klausul independen itu, yaitu “jurnalis
harus memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan hati nurani
tanpa campur tangan, paksaan dan intervensi dari pihak lain termasuk
pihak pemilik perusahaan pers.” Ada dua poin yang harus dipegang
teguh wartawan untuk menjaga independensi, yaitu mendengarkan “hati
nurani” dan “menolak campur tangan”.5
Sensor pemberitaan dugaan korupsi Sistem Administrasi Badan
Hukum (Sisminbakum) oleh Media Nusantara Cipta (MNC) Group
bisa menjadi contoh kasus independensi. Kasus dugaan korupsi di
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 2008 itu diduga
merugikan negara hampir setengah triliun rupiah. Kejaksaan Agung
menetapkan tiga pejabat setingkat Direktur Jenderal sebagai tersangka.
Dari banyak sisi, kasus Sisminbakum jelas memenuhi kriteria layak
berita. Tapi, berita seputar kasus itu tak pernah muncul di MNC Grup,
yang membawahi RCTI, Global TV, MNC TV, Harian Seputar Indonesia,
dan portal berita Okezone.
Setelah diselidiki, ternyata ada perintah dari Pemimpin Redaksi
RCTI Arief Suditomo saat itu untuk tidak meliput kasus tersebut.6
Salah
satu alasannya, karena pemilik MNC Group, Harry Tanoesoedibjo,
merasa dirugikan oleh pemberitaan kasus tersebut. Salah satu tersangka
kasus itu, Hartono Tanoesoedibjo (Komisaris PT Sarana Rekatama
Dinamika) merupakan kakak Harry Tanoesoedibjo.
Kasus terkait independensi juga terjadi di SCTV. Pada 2010, SCTV
berencana menayangkan hasil investigasi tentang bisnis seks di Lembaga
Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur. Program “Sigi” berjudul Bisnis
71
Berkaca Pada Pelanggaran Etika
Seks di Balik Jeruji Penjara ini seharusnya tayang pukul 23.00 WIB,
13 Oktober 2010. Namun, redaksi SCTV memutuskan membatalkan
tayangan itu.
Pemimpin Redaksi SCTV, Don Bosco Selamun, menyebutkan
ada intervensi dari pejabat Kementerian Hukum dan HAM. Menurut
Don Bosco, pejabat itu berulangkali meminta rekaman liputan tersebut
sebelum ditayangkan. Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar
memang membantah melakukan intervensi dalam kasus itu. Namun,
Patrialis mengakui ada bawahan dia yang meminta salinan gambar
liputan investigasi yang dilakukan SCTV.
Di luar soal independensi, kasus pelanggaran etika yang pernah
terjadi adalah berita bohong. Pasal 4 Kode Etik Wartawan Indonesia
(KEWI) tahun 1999 memuat norma yang mengatakan bahwa
“Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat
dusta.” Penegasan atas masalah serupa dimuat lebih jelas dalam Pasal
2 Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Pasal itu menyatakan bahwa wartawan
“menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya.”
Pers Indonesia mencatat setidaknya dua kasus berita bohong yang
ditulis wartawan. Pertama, kasus wawancara fiktif wartawan Jawa Pos
dengan istri Dr Azahari, Wan Nuraini, pada 2005. Azahari adalah
gembong terorisme di Indonesia yang berkewarganegaraan Malaysia.
Si wartawan mengaku mewawancarai Wan Nuraini per telepon, untuk
meminta tanggapan setelah Azahari tewas dalam baku tembak dengan di
Batu, Malang, Jawa Timur. “Wawancara” itu diterbitkan pada 3 Oktober
2005 dan 10 November 2005 lengkap dengan deskripsinya. Kebohongan
wawancara itu tercium sejumlah wartawan yang mengetahui Wan
Nuraini menderita kanker tiroid. Gara-gara penyakit itu, Wan Nuraini
tidak bisa bicara.
Kasus kedua terjadi di harian Rakyat Merdeka. Harian milik
Jawa Pos Group ini menyiarkan berita berjudul, “Aburizal: Saya
Sibuk”, pada edisi 20 Juni 2006. Berita di halaman depan ini dibuat
berdasarkan ‘wawancara’ wartawan berinisial BF pada 19 Juni 2006 di
Kantor Kementerian Kesejahteraan di Jalan Medan Merdeka Barat,
72
Pedoman Perilaku Jurnalis
Jakarta. Ketika itu, Aburizal menjabat sebagai Menteri Koordinator
Kesejahteraan Rakyat.
Wartawan BF mengaku ketika hendak mewawancarai Ical, sapaan
akrab Aburizal, dihalang-halangi petugas. Ical hanya memberikan
jawaban singkat; ”Saya sibuk.” Rakyat Merdeka kemudian meluncurkan
berita dengan kutipan singkat Ical tersebut. Setelah berita itu terbit,
Sekretaris Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Soetedjo
Yuwono menyampaikan surat keberatan kepada redaksi Rakyat
Merdeka. Dalam surat bernomor B 1349/KMK/SES/VI/2006 itu,
Soetedjo membantah kehadiran BF di kantor Kementerian Koordinator
Kesejahteraan Rakyat pada saat itu.
Surat keberatan itu mendapat tanggapan redaksi Harian Rakyat
Merdeka. Mereka melakukan klarifikasi atas tuduhan tersebut. Dalam
pemeriksaan awal, BF mengaku tidak bersalah. Namun, setelah
dikonfrontasi dengan keterangan beberapa sumber lainnya, akhirnya dia
mengaku salah7
.
Bentuk sikap tak profesional lain yang dilakukan wartawan
Indonesia terkait praktik plagiarism. Dalam percakapan sehari-hari
wartawan, praktik itu biasanya disebut “kloning”. Wartawan menjiplak
atau mengambil hasil karya orang lain yang kemudian diakui sebagai
karya sendiri. Salah satu kasus kloning diadukan ke Dewan Pers oleh
majalah Infosawit, pada 2010. Ketika itu, majalah Infosawit melaporkan
majalah Agrofarm karena memuat berita tentang “Moratorium Bukan
Kiamat Bagi Sawit.” Tulisan ini muncul pada edisi 20 Agustus- 20
September 2010.
Majalah Infosawit menuding sebagian berita Agrofarm mengambil
berita mereka tanpa menyebutkan sumbernya. Pengaduan Infosawit
semakin kuat karena wartawan yang menulis berita tersebut di Agrofarm
ternyata pernah bekerja di Infosawit. Dari pengaduan itu, Dewan Pers
kemudian memutuskan majalah Agrofarm bersalah. Agrofarm pun
bersedia meminta maaf serta berjanji tidak akan mengulangi pelanggaran
serupa.
73
Berkaca Pada Pelanggaran Etika
Di antara sejumlah pasal dalam kode etik, yang paling banyak
dilanggar adalah pasal soal suap dan penyalahgunaan profesi. Kode
Etik Wartawan Indonesia (KEWI) 1999 dan Kode Etik Jurnalistik
(KEJ) 2006 sama-sama memuat larangan wartawan menerima suap
dan menyalahgunakan profesi. Sayangnya, tak banyak pihak yang
mengadukan kasus suap wartawan ke Dewan Pers. Di antara kasus
suap dan penyalahgunaan profesi yang masuk ke Dewan Pers adalah
skandal saham wartawan pada penawaran publik saham Krakatau Steel
pada 2010.8
Lantas, apa penyebab terjadinya pelanggaran terhadap kode etik
jurnalistik? Dewan Pers melakukan survey literasi wartawan terhadap
Kode Etik Jurnalistik, pada 2011 lalu9
. Hasilnya, sebanyak 10 persen
dari 1.200 responden mengaku belum pernah membaca Kode Etik
Jurnalistik. Sisanya, 48 persen, mengaku sudah membacanya meski
sebagian. Responden yang mengaku membaca Kode Etik Jurnalistik
secara utuh sebanyak 42 persen.
Statistik ini tak terlalu mengejutkan. Dalam sebuah diskusi yang
digelar AJI Jakarta pada 9 November 2013, peserta diskusi—semuanya
reporter dari berbagai media di Indonesia—mengungkapkan minimnya
pendidikan atau sosialisasi kode etik di perusahaan tempat mereka
bekerja10. Di antara reporter yang berinisiatif mempelajari sendiri Kode
Etik Jurnalistik muncul pengakuan bahwa mereka tidak selalu mudah
menerapkan prinsip kode etik yang normatif dan bersifat umum dalam
praktik kerja di lapangan.
*****
74
Pedoman Perilaku Jurnalis
Endnotes
1 Nugroho, et al., 2012) – Nugroho, Y., Putri, DA., Laksmi, S. 2012. Mapping the
landscape of the media industry in contemporary Indonesia. Report Series.
Engaging Media, Empowering Society: Assessing media policy and governance
in Indonesia through the lens of citizens’ rights. Research collaboration of Centre
for Innovation Policy and Governance and HIVOS Regional Office Southeast Asia,
funded by Ford Foundation. Jakarta: CIPG and HIVOS. Ke-12-nya masing-masing:
MNC Media Group, Jawa Pos Group, Kompas Gramedia Group, Mahaka Media
Group, Elang Mahkota Teknologi, CT Corp, Visi Media Asia, Media Group, MRA
Media, Femina Group, Tempo Inti Media dan Beritasatu Media Holding.
2 Lukas Luwarso, Samsuri, dalam Pelanggaran Etika Pers, yang diterbitkan oleh
Dewan Pers dan Frederich Ebert Stiftung (FES), November 2007, hal. 60-62.
3 Abdul Manan, dalam buku Potret Pers Jakarta, AJI Jakarta, 2013.
4 Di bawah ini adalah jenis kasus pelanggaran Kode Etik Jurnalistik tahun 2012
yang diadukan ke Dewan Pers.
Jenis Pelanggaran
Tidak Berimbang
Tidak Menguji Informasi/Konfirmasi
Mencampurkan Fakta dan Opini yang Menghakimi
Tidak Akurat
Tidak Profesional dalam Mencari Berita
Melanggar Asas Praduga Tidak Bersalah
Tidak Menyembunyikan Identitas Korban Kejahatan Susila
Tidak Jelas Narasumbernya
Tidak Berimbang Secara Proporsional
Tidak Menyembunyikan Identitas Pelaku Kejahatan di Bawah Umur
Lain-lain
Total
Frekuensi
44
40
38
20
5
4
4
4
2
1
5
167
Frekuensi
44
40
38
20
5
4
4
4
2
1
5
167
%
26,35
23,95
22,75
11,98
2,99
2,40
2,40
2,40
1,20
0,60
2,99
100,00
Sumber: Dewan Pers, 2013
75
Berkaca Pada Pelanggaran Etika
5 Klausul independensi ini tergolong hal baru karena kode etik sebelumnya, Kode
Etik Wartawan Indonesia (KEWI), tak memasukkan soal ini. Bagi jurnalis Indonesia,
masuknya klausul independensi ini dianggap penting karena menyadari bahwa
ancaman terhadap prinsip ini juga sangat besar. Di masa Orde Baru, ancaman
terhadap independensi umumnya datang dari negara. Di masa reformasi, ancaman
yang dianggap potensial juga tak hanya datang dari luar, tapi dari dalam media itu
sendiri. Kepedulian soal inilah yang tercermin dengan adanya klausul larangan di
dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ) untuk mengintervensi media “…termasuk pihak
pemilik perusahaan pers.”
6 Wajah Retak Media, Kumpulan Laporan Penelusuran, AJI Indonesia, 2009
7 http://www.rakyatmerdeka.co.id/news/2006/06/22/14531/
Rakyat-Merdeka-Pecat-Wartawan-yang-Membuat-Berita-Bohong
8 Bahan lebih lanjut soal kasus saham Krakatau Steel ini, lihat Abdul Manan dalam buku
Laporan Tahunan AJI 2011: Menjelang Sinyal Merah, 2011, hal. 68-76.
9 Survei ini melibatkan 1.200 responden dari 33 provinsi dengan metode kuantitatif.
Sebanyak 27 persen dari total responden adalah wartawan surat kabar harian, 14
persen media mingguan, 4 persen media bulanan, televisi persen dan media online
5 persen.
10 Diskusi AJI Jakarta dengan reporter media dari sejumlah daerah di Indonesia di
Hotel Grand Cemara, Jakarta, 9 November lalu.
76
Pedoman Perilaku Jurnalis
Sosialisasi Kode Perilaku Jurnalis dan focus group discussion di Makassar
77
Kode Etik dan Kembar Siamnya
Kode Etik dan Kembar Siamnya
Kode Etik Jurnalistik menjadi rujukan utama soal kode
etik bagi wartawan di Indonesia. Pengawasan terhadap
pelaksanaan kode etik dilakukan Dewan Pers, yang
mendapatkan mandat dari Undang-Undang Nomor 40
tahun 1999 tentang Pers. Namun, Kode Etik Jurnalistik bukan satusatunya
rujukan regulasi terkait etika wartawan. Di luar itu masih ada
Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran, Pedoman
Pemberitaan Media Siber, dan kode etik atau pedoman perilaku yang
dibuat oleh masing-masing media.
Pedoman Perilaku Penyiaran1
dan Standar Program Siaran2
.
Pedoman ini disusun Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Sesuai
namanya, pedoman ini hanya dirancang untuk wartawan televisi dan
radio. Pedoman ini memuat dua hal sekaligus, yaitu kode etik serta
pedoman perilaku. Proporsi kode etik sangat sedikit dan sebagian besar
masih mengacu pada Kode Etik Jurnalistik. Berikut ini adalah prinsip
jurnalistik yang terdapat dalam Pedoman Perilaku Penyiaran:
• Media penyiaran wajib menjalankan dan menjunjung tinggi
idealisme jurnalistik yang menyajikan informasi untuk
kepentingan publik dan pemberdayaan masyarakat, membangun
78
Pedoman Perilaku Jurnalis
dan menegakkan demokrasi, mencari kebenaran, melakukan
koreksi dan kontrol sosial, dan bersikap independen.
• Lembaga penyiaran wajib menjunjung tinggi prinsipprinsip
jurnalistik, antara lain: akurat, berimbang, adil, tidak
beritikad buruk, tidak menghasut dan menyesatkan, tidak
mencampuradukkan fakta dan opini pribadi, tidak menonjolkan
unsur sadistis, tidak mempertentangkan suku, agama, ras dan
antargolongan, serta tidak membuat berita bohong, fitnah, dan
cabul.
• Lembaga penyiaran wajib menerapkan prinsip praduga tak
bersalah dalam peliputan dan/atau menyiarkan program siaran
jurnalistik.
• Lembaga penyiaran wajib menjaga independensi dalam proses
produksi program siaran jurnalistik untuk tidak dipengaruhi
oleh pihak eksternal maupun internal termasuk pemodal atau
pemilik lembaga penyiaran.
Prinsip jurnalistik yang terdapat dalam Pedoman Perilaku Penyiaran
menegaskan prinsip umum yang terdapat dalam Kode Etik Jurnalistik.
Norma di dalamnya kembali memperkuat kewajiban wartawan dan
media penyiaran untuk menjunjung tinggi idealisme, akurasi, dan sikap
adil. Di luar soal prinsip jurnalistik, pedoman ini juga menegaskan
kepada wartawan dan media penyiaran untuk:
• Menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan
yang mencakup keberagaman budaya, usia, gender, dan/atau
kehidupan sosial ekonomi.
• Menghormati nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan yang
berlaku dalam masyarakat.
• Memperhatikan etika profesi yang dimiliki oleh profesi tertentu
yang ditampilkan dalam isi siaran agar tidak merugikan dan
menimbulkan dampak negatif di masyarakat.
79
Kode Etik dan Kembar Siamnya
• Memperhatikan kemanfaatan dan perlindungan untuk
kepentingan publik.
• Menjaga independensi dan netralitas isi siaran dalam setiap
program siaran.
• Menyiarkan program siaran layanan publik.
• Menghormati hak privasi seseorang dalam memproduksi dan/
atau menyiarkan suatu program siaran, baik siaran langsung
maupun siaran tidak langsung.
• Memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada anak
dengan menyiarkan program siaran pada waktu yang tepat
sesuai dengan penggolongan program siaran.
• Memperhatikan dan melindungi hak dan kepentingan orang
dan/atau kelompok pekerja yang dianggap marginal; yang
orientasi seks dan identitas gender tertentu; orang dan/
atau kelompok dengan kondisi fisik tertentu; orang dan/atau
kelompok yang memiliki cacat fisik dan/atau mental; orang
dan/atau kelompok pengidap penyakit tertentu; dan/atau orang
dengan masalah kejiwaan.
• Tunduk pada ketentuan pelarangan dan/atau pembatasan
program siaran bermuatan seksual; bermuatan kekerasan;
terkait muatan rokok, NAPZA (narkotika, psikotropika, dan
zat adiktif ), dan/atau minuman beralkohol; muatan perjudian;
bermuatan mistik, horor, dan supranatural; dan siaran
berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan khalayak di setiap
acara3
.
• Dalam melakukan peliputan program jurnalistik dengan
menggunakan rekaman tersembunyi wajib mengikuti
ketentuan: memiliki nilai kepentingan publik yang tinggi dan
kepentingannya jelas; dilakukan di ruang publik; digunakan
untuk tujuan pembuktian suatu isu dan/atau pelanggaran yang
berkaitan dengan kepentingan publik; dilakukan jika usaha
untuk mendapatkan informasi dengan pendekatan terbuka
80
Pedoman Perilaku Jurnalis
tidak berhasil; tidak disiarkan secara langsung; dan tidak
melanggar privasi orang-orang yang kebetulan terekam.
• Wajib menyediakan waktu yang cukup untuk siaran pemilihan
umum dan atau pemilihan kepala daerah. Lembaga penyiaran
wajib bersikap adil dan proporsional, tidak boleh bersikap
partisan, dan tidak menyiarkan program siaran yang dibiayai
atau disponsori oleh peserta pemilihan umum.
Pedoman Pemberitaan Media Siber. Perkembangan pesat media
berbasis digital dalam beberapa tahun terakhir, yang ditandai dengan
bermunculannya portal berita, celakanya juga diikuti makin banyaknya
kritik terhadap kualitas jurnalismenya. Kritik inilah yang mendorong
Dewan Pers menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber. Pedoman
itu disahkan pada 2 Februari 2012.
Pedoman Pemberitaan Media Siber, yang penyusunannya
melibatkan pekerja dari portal berita dan organisasi jurnalis, hanya
memuat sejumlah isu krusial dalam dunia online. Selebihnya mengacu
pada Kode Etik Jurnalistik. Berikut ini sejumlah hal penting dalam
Pedoman Pemberitaan Media Siber.
Kode Etik di Perusahaan Media. Meski Kode Etik Jurnalistik yang
disusun Dewan Pers menjadi acuan umum media di Indonesia, sejumlah
perusahaan media memiliki kode etik sendiri. Menurut hasil pendataan
AJI Jakarta, media yang memiliki kode etik sendiri antara lain Kompas,
Media Indonesia, Tempo, dan Republika. Kode etik milik perusahaan
media itu tak hanya memuat ketentuan normatif, tapi juga mengatur
hal-hal yang lebih operasional layaknya pedoman perilaku.
Pedoman Pemberitaan Media Siber, yang penyusunannya
melibatkan pekerja dari portal berita dan organisasi jurnalis, hanya
memuat sejumlah isu krusial dalam dunia online. Selebihnya mengacu
pada Kode Etik Jurnalistik. Berikut ini sejumlah hal penting dalam
Pedoman Pemberitaan Media Siber.
81
Kode Etik dan Kembar Siamnya
Poin Penting Pemberitaan Media Siber
Verifikasi dan keberimbangan berita. Pedoman ini menegaskan
perlunya verifikasi yang kerap diabaikan dalam pemberitaan media
siber yang sangat mengutamakan kecepatan. Disiplin verifikasi
ditekankan untuk memenuhi prinsip akurasi. Pedoman pemberitaan
media siber juga menekankan pentingnya prinsip keberimbangan
yang—sekali lagi demi kecepatan—kerap dikesampingkan. Menurut
pedoman ini, jika sebuah berita bersifat merugikan pihak tertentu,
maka tanggapan dari pihak yang disudutkan harus dicantumkan dalam
berita yang sama. Pengecualian atas ketentuan ini hanya dibolehkan
karena alasan: (1) Berita benar-benar mengandung kepentingan
publik yang bersifat mendesak; (2) Sumber berita yang pertama adalah
sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten; (3)
Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya
dan atau tidak dapat diwawancarai; (4) Media memberikan penjelasan
kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi
lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan
dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan
menggunakan huruf miring.
Isi Buatan Pengguna (User Generated Content). Dalam
pedoman ini juga disebutkan kewajiban media siber untuk
mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan
Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No.
40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Media siber
juga harus mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi
keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk
dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna.
Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna
memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang
dipublikasikan: (1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis, dan
cabul; (2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan
kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan
82
Pedoman Perilaku Jurnalis
(SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan; (3) Tidak memuat
isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta
tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa,
atau cacat jasmani.
Pedoman ini menekankan bahwa media siber memiliki
kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan
Pengguna yang bertentangan dengan ketentuan di atas. Media
siber juga wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan
koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar
ketentuan di atas sesegera mungkin secara proporsional selambatlambatnya
2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.
Ralat, Koreksi, Hak Jawab, dan Pencabutan Berita. Ralat,
koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode
Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan
Pers. Sesuai karakter medianya, ralat, koreksi, dan hak jawab itu
wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi
hak jawab. Wajib juga dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi,
dan atau hak jawab tersebut.
Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media
siber lain, itu di luar tanggung jawab media siber yang memuat
pertama kalinya. Karena itu, jika ada koreksi berita yang dilakukan
oleh sebuah media siber, media siber lain yang mengutip berita itu
juga harus melakukan koreksi yang sama.
Soal pencabutan berita, berlaku ketentuan khusus. Menurut
pedoman ini, berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut
karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait
masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik
korban, atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan
Dewan Pers. Media siber lain yang mengutip berita yang dicabut
punya kewajiban untuk melakukan hal yang sama. Pencabutan
berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan
kepada publik.
83
Kode Etik dan Kembar Siamnya
Kode Etik Wartawan Kompas, misalnya. Kode etik yang disahkan
pada 2011 itu mengatur kegiatan sampingan wartawannya, seperti
menjadi juri, moderator beraktivitas di bidang politik, dan jual-beli
saham. Berikut ini beberapa pedoman bagi wartawan Kompas:
• Tidak boleh melakukan kegiatan perdagangan saham dan valas
untuk tujuan spekulasi.
• Tidak boleh menggunakan profesinya untuk insider trading
• Tidak boleh dengan cara apapun menggunakan properti,
akses, jaringan, dan atribut kewartawanan yang patut diduga
menguntungkan pribadi atau pihak lain dan/atau merugikan
perusahaan.
• Selalu menulis sesuai kaidah jurnalistik dan kelayakan nilai
berita, termasuk saat memenuhi undangan promosi produk.
• Jika menjadi juri atau moderator, terlebih dahulu harus seizin
atasan dan tak boleh membuat produk jurnalistik terkait
kegiatan tersebut.
• Dilarang aktif, baik sebagai pengurus maupun anggota, dari
partai politik dan underbouw-nya
• Jika memperoleh hadiah/penghargaan dalam bentuk apapun
karena produk jurnalistik yang dibuatnya sehubungan dengan
profesi kewartawanannya, maka hadiah/penghargaan tersebut
wajib terlebih dahulu diserahkan kepada atasan untuk
kemudian dengan pertimbangan dan penilaian atasan, hadiah
itu dapat diserahkan kembali kepada yang memperoleh hadiah/
penghargaan tersebut.
Dalam pedoman ini juga diatur soal hak jawab, hak koreksi, dan
ralat yang menyesuaikan dengan karakter media siber. Di luar soal
itu, pengaturannya mengikuti Kode Etik Jurnalistik.
84
Pedoman Perilaku Jurnalis
• Wajib melaporkan kepada atasan yang bersangkutan jika
menerima hadiah/barang/suvenir/door prize, termasuk pada
perayaan ulang tahun, pernikahan dan hari raya, yang nilainya
di atas Rp 500 ribu, yang patut diduga bisa menimbulkan
konflik kepentingan
• Tidak boleh membuka usaha konsultan komunikasi dan
sejenisnya yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
• Tidak boleh menerima dan/atau meminta diskon lebih besar
dari yang berlaku di pasar (masyarakat atau publik) kecuali ada
kerjasama antar perusahaan.
Ada juga perusahaan media yang melangkah lebih maju dengan
membuat pedoman perilaku, di samping kode etik. Media itu antara
lain Republika, Media Indonesia4
, Beritasatu Media Holding5
, dan KBR
68H.
Pedoman perilaku dan kode etik Harian Republika dibakukan dalam
buku berjudul Prinsip, Kode Etik, dan Standar Perilaku Republika. Tujuan
penyusunan buku itu, menurut penyusunnya, “Agar wartawan Republika
selalu menjaga kredibilitas profesinya dan kredibilitas Republika sebagai
perusahaan pers, yang juga menjalankan prinsip-prinsip bisnis modern.”
Dalam buku yang diterbitkan pada 2013 itu, Republika membedakan
Kode Etik Wartawan dari Standar Perilaku Republika.
Kode Etik Republika, terdiri dari 30 pasal, memuat sejumlah
prinsip etis dalam jurnalistik. Antara lain meliputi komitmen jurnalis
untuk bersikap jujur, adil, independen dan menghormati hak orang lain.
Kode etik itu juga menekankan pengertian kebenaran dalam jurnalistik
yang berbeda dengan kebenaran menurut hukum. Pasal 8 Kode Etik
Republika menyatakan bahwa wartawan Republika “Menempatkan
kebenaran jurnalistik bukan sebagai kebenaran hukum. Kebenaran
jurnalistik ditempatkan sebagai kebenaran faktual dengan disiplin
verifkasi, bukan sekadar konfirmasi maupun sekadar ada narasumber.”
Hal berbeda lainnya dari kode etik itu dengan Kode Etik Jurnalistik
adalah soal penekanannya pada penggunaan nara sumber anonim. Kode
85
Kode Etik dan Kembar Siamnya
etik itu memuat lima pasal terkait soal ini. Sumber anonim merupakan
salah satu isu krusial dalam media, yang biasanya kerap digunakan untuk
pemberitaan yang bersifat investigatif. Dalam kode etik itu, Republika
menekankan sikap sangat hati-hati dalam penggunaan sumber yang tak
mau disebutkan identitasnya.
Pasal Kode Etik Soal Sumber Anonim
• Menghindari pemakaian narasumber anonim. Republika akan
berupaya semaksimal mungkin mendapatkan informasi dari
sumber-sumber yang bersedia disebutkan namanya
• Jika sumber-sumber itu tetap tak mau disebutkan namanya,
wartawan Republika akan mencari sumber-sumber lain yang
bersedia disebutkan identitasnya
• Jika pemakaian sumber anonim tak bisa dihindarkan, wartawan
perlu tahu motif-motifnya. Pemakaian sumber anonim disetujui
jika informasi dari sumber tersebut adalah informasi yang
penting, relevan, dan eksklusif,
• Republika menyetujui tidak menyebutkan narasumber karena
alasan faktor keamanan nara sumber dan secara prosedur disetujui
pemimpin redaksi
• Ketika setuju melindungi identitas narasumber, identitas itu tak
akan diketahui oleh siapapun di luar redaksi Republika, kecuali
karena perintah pengadilan untuk membukanya.
Berbeda dengan kode etiknya, Standar Perilaku Republika yang
berisi 48 pasal mencakup isu yang cukup luas: mulai dari soal kepentingan
nasional dan masyarakat; konflik kepentingan; pemanfaatan media sosial;
kesalahan; plagiarisme; keadilan; keselamatan wartawan; perjalanan
jurnalistik; dan ketentuan saat jurnalisnya berbicara kepada publik.
Standar Perilaku Republika juga memberi perhatian cukup besar
pada isu konflik kepentingan. Soal ini memang memiliki implikasi besar
86
Pedoman Perilaku Jurnalis
bagi kehidupan wartawan. Konflik kepentingan, yang biasanya terjadi
karena hubungan khusus wartawan dengan narasumber, memiliki kaitan
langsung dengan prinsip independensi. Khusus soal konflik kepentingan,
Standar Perilaku Republika memuat sejumlah pedoman seperti ini:
• Republika melarang wartawannya terlibat dalam politik praktis.
Politik praktis yang dimaksud misalnya menjadi anggota atau
pengurus partai politik atau organisasi kemasyarakatan yang
berafiliasi ke partai politik dan menjadi tim sukses atau tim
kampanye
• Republika tidak bisa melarang keluarga wartawannya memiliki
profesi atau kegiatan pribadi yang bisa bersinggungan dengan
profesi jurnalistik dan bisa memunculkan konflik kepentingan.
Wartawannya berkomitmen menghindari konflik kepentingan
yang bisa muncul dari profesi dan kegiatan pribadi anggota
keluarganya
• Profesi anggota keluarga bisa mempengaruhi munculnya konflik
kepentingan, karenanya Republika meminta wartawannya
mengungkapkan kepada manajemen redaksi tentang profesi
dan keterlibatan anggota keluarganya dalam ikatan profesional
yang bersinggungan dengan pekerjaan jurnalistik
• Memiliki koneksi dengan pejabat pemerintah, politisi,
pengusaha dan militer dan lainnya adalah bagian dari tugas
dan kehidupan pribadi. Tapi adanya koneksi itu tak boleh
digunakan untuk melaporkan berita secara diskriminatif, tidak
proporsional dan tidak profesional. Untuk menghindari konflik
kepentingan, wartawan dilarang memanfaatkan koneksi itu
untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tak ada kaitannya
dengan profesi.
Pedoman perilaku di Kantor Berita Radio 68H sedikit berbeda dari
pedoman perilaku Republika. Kode Perilaku Jurnalis KBR 68H, yang
disahkan pada Maret 2009, hanya mengatur soal pemberian dari nara
sumber, mekanisme pelaporan, dan sanksi bagi yang melanggarnya. Di
87
Kode Etik dan Kembar Siamnya
KBR 68H berlaku aturan seperti ini:
• Jurnalis dilarang meminta atau menerima uang dari pihak lain
yang terkait atau diduga terkait dengan tugas-tugas jurnalistik
• Jurnalis dilarang meminta atau menerima barang dengan nilai
di atas Rp 100 ribu dari pihak lain yang terkait atau diduga
terkait dengan tugas-tugas jurnalistik
• Jurnalis dilarang meminta atau menerima fasilitas dari pihak
lain yang terkait dan atau diduga terkait dengan tugas jurnalistik
dan profesi. Fasilitas yang tak boleh diterima antara lain:
tiket gratis pertandingan olah raga/pertunjukan seni/konser/
angkutan umum; voucher hotel gratis/pulsa telpon genggam;
Door prize yang diberikan khusus kepada wartawan; parcel; dan
lainnya yang sejenis.
*****
88
Pedoman Perilaku Jurnalis
Endnotes
1 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman
Perilaku Penyiaran
2 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012
tentang Standar Program Siaran
3 Pedoman Perilaku Penyiaran menggolongkan program siaran dalam 5 (lima)
kelompok berdasarkan usia, yaitu: a. Klasifikasi P: Siaran untuk anak-anak usia
Pra-Sekolah, yakni khalayak berusia 2-6 tahun; b. Klasifikasi A: Siaran untuk AnakAnak,
yakni khalayak berusia 7- 12 tahun; c. Klasifikasi R: Siaran untuk Remaja,
yakni khalayak berusia 13 – 17 tahun; d. Klasifikasi D: Siaran untuk Dewasa, yakni
khalayak di atas 18 tahun; dan e. Klasifikasi SU: Siaran untuk Semua Umur, yakni
khalayak di atas 2 tahun.
4 Pedoman perilaku Media Indonesia dituangkan dalam buku berjudul Buku
Pegangan Wartawan Harian Umum Media Indonesia. Buku pegangan itu
mengatur mulai soal panduan bagaimana jurnalis harus bersikap faktual, akurat,
balance, fair, impartial, obyektif, proporsional. Buku pegangan itu juga memuat
ketentuan tentang isu khusus, seperti: bagaimana meliput peristiwa konflik
horisontal; bagaimana meliput isu gender, bagaimana meliput isu pengadilan,
bagaimana meliput kejahatan/kriminalitas anak di bawah umur; bagaimana
meliput kejahatan seksual, perkosaan; bagaimana meliput kasus kekerasan dan
pembunuhan; bagaimana meliput isu lingkungan hidup; bagaimana meliput isu
ilmu pengetahuan dan teknologi.
89
Kode Etik dan Kembar Siamnya
5 Pedoman perilaku Berita Satu Media Holding dituangkan dalam buku berjudul
Jurnalisme Positif: Panduan Kerja Para Jurnalis Berita Satu Media Holding, yang
diterbitkan tahun 2012. Buku saku setebal 74 halaman itu memuat antara lain:
nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam pemberitaan (filosofi perusahaan), apa yang
boleh dan tak boleh dilakukan, soal iklan, dan jurnalisme positif.
90
Pedoman Perilaku Jurnalis
Sosialisasi Kode Perilaku Jurnalis di Semarang
91
Menakar Perlunya Pedoman Perilaku
Menakar Perlunya Pedoman Perilaku
Watak ringkas Kode Etik Jurnalistik, seperti halnya kode
etik dari berbagai negara lain, bisa berefek ganda. Di
satu sisi, kode etik yang bersifat umum lebih fleksibel
dalam mengakomodasi setiap perkembangan yang
berlangsung cepat. Pasal-pasal yang ringkas juga membuatnya lebih
mudah diingat dan—harapannya—bisa dipraktikkan.
Di sisi lain, karakter kode etik yang “generalis” membuka peluang
atas perbedaan persepsi antara satu jurnalis dengan jurnalis lainnya. Sifat
kode etik yang tidak operasional kerap menimbulkan masalah tersendiri
dalam penerapannya. Pasal yang diterapkan secara ketat di satu media,
bisa saja berlaku longgar di media lainnya. Untuk hal-hal yang jelas
seperti “suap”, hampir semua media menerapkan larangan yang ketat.
Tapi, untuk uang saku dan fasilitas yang disediakan pengundang sebuah
kegiatan, misalnya dalam perjalanan ke luar negeri, aturan mainnya
berbeda antara satu media dengan media lainnya.
Contoh lain adalah kasus penjatahan saham untuk wartawan.
Absennya pengaturan lebih detil soal itu dalam kode etik membuat
sebagian wartawan peliput bursa menganggap perburuan saham di lantai
bursa tak melanggar etika. Begitu juga dengan urusan pengungkapan
92
Pedoman Perilaku Jurnalis
identitas korban kejahatan susila dan anak-anak pelaku tindak pidana.
Tak adanya penjelasan yang terperinci dalam Kode Etik membuat
persepsi dan penerapannya sangat beragam.
Dalam seri diskusi yang diselenggarakan oleh Aliansi Jurnalis
Independen (AJI) Jakarta, sejak April 2013 hingga Februari 2014, banyak
pandangan yang disampaikan soal perlunya pedoman perilaku yang
lebih teknis dan operasional daripada Kode Etik Jurnalistik. Pertanyaan
yang kemudian muncul, jika memang harus ada pedoman perilaku bagi
jurnalis, apa saja isu kunci yang harus masuk dalam pedoman perilaku?
Apa saja yang perlu menjadi bahan rujukan dalam penyusunannya?
Lalu, mekanisme untuk menegakkan pedoman perilaku itu seperti apa?
Watak normatif Kode Etik Jurnalistik juga berdampak pada
lembaga negara yang diminta mengawasi kepatuhan jurnalis terhadap
kode etik tersebut. Anggota Dewan Pers Imam Wahyudi1
mengatakan,
ketiadaan aturan yang lebih rinci dari Kode Etik Jurnalistik berpengaruh
terhadap tugas Dewan Pers dalam menangani pengaduan publik atas
pemberitaan media dan tindakan wartawan. Dengan karakter Kode
Etik Jirnalistik yang bersifat umum dan normatif, Dewan Pers tak bisa
merujuk langsung pada pasal-pasal kode tersebut dalam menangani
pengaduan dugaan pelanggaran etik. Dalam banyak kasus, Dewan Pers
pun harus membuat pertimbangan atau penafsiran lanjutan atas pasalpasal
Kode Etik Jurnalistik itu. Karena itu, Imam menganggap sangat
perlu ada ketentuan seperti pedoman perilaku.
Kebutuhan serupa juga dirasakan oleh organisasi jurnalis seperti
Aliansi Jurnalis Independen (AJI)2
yang juga memiliki kebutuhan
untuk mengawasi kepatuhan anggotanya terhadap etika. AJI memiliki
kode etik sendiri yang terakhir direvisi pada 2008. Jumlah pasalnya 21,
bertambah sedikit dari Kode Etik AJI yang dibuat pada 1998, yang
memiliki 18 pasal. Kode etik AJI, seperti laiknya Kode Etik Jurnalistik,
tak mengatur rinci apa yang secara etis bolehdan tidak boleh dilakukan
anggotanya. Ini berpengaruh langsung saat AJI menangani kasus dugaan
pelanggaran etik3
.
93
Menakar Perlunya Pedoman Perilaku
Sejauh ini, belum ada pedoman perilaku yang bersifat komprehensif
dengan standar yang tinggi. Sejumlah perusahaan media memang
memiliki kode etik dan pedoman perilaku. Namun, ketika pedoman yang
satu disandingkan dengan pedoman yang lain, masih saja ada bolong dan
hal yang belum tercakup di dalamnya4
. Keberadaan pedoman perilaku
yang relatif lengkap juga akan memudakan perusahaan media yang
hendak mengadopsi pedoman perilaku tersebut untuk awak redaksinya.
“Kalau kita bisa memformulasikan kode perilaku yang baik dan bisa
menjadi pegangan bersama, itu akan sangat baik,” kata Wakil Sekretaris
Jenderal Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Wahyu Triyogo5
.
Soal organisasi mana yang lebih tepat untuk memiliki pedoman
perilaku jurnalis, juga menjadi salah satu bahan diskusi. Apakah regulasi
semacam itu sebaiknya dimiliki Dewan Pers, organisasi wartawan, atau
justru oleh masing-masing perusahaan media? Sebagian peserta diskusi
yang digelar AJI berpandangan bahwa regulasi yang bersifat praktis
seperti pedoman perilaku lebih tepat jika berada di level perusahaan
media6
. Keuntungannya, penerapan pedoman perilaku itu akan lebih
mudah karena menjadi kebijakan perusahaan tempat jurnalis bekerja
sehari-hari. Bila dibuat di level perusahaan, kemungkinan pedoman
perilaku untuk dipatuhi juga relatif besar. Perusahaan bisa menjatuhkan
sanksi yang jelas bagi jurnalis yang melanggarnya.
Argumentasi di atas tak menutup ruang bagi organisasi pers dan
jurnalis untuk membuat pedoman perilaku bagi anggotanya. Kelebihan
pedoman perilaku yang dibuat organisasi pers terletak pada cakupan
pemberlakuan yang lebih luas, melintasi sekat-sekat perusahaan media.
Keuntungan lainnya ada pada proses penegakan pedoman perilaku
tersebut. Pengurus organisasi bisa dianggap lebih independen, minim
hambatan “ewuh-pakewuh”, serta lebih jauh pertimbangan suka dan
tidak suka ketika memutuskan dugaan pelanggaran atas pedoman
perilaku.
Dalam rangkaian diskusi tersebut juga muncul kekhawatiran bahwa
pedoman perilaku tak akan dipatuhi karena faktor lain, seperti rendahnya
gaji rata-rata jurnalis dan banyaknya perusahaan media yang belum sehat
94
Pedoman Perilaku Jurnalis
secara bisnis7
. Selama ini, problem kesejahteraan yang rendah memang
kerap menjadi dalih bagi jurnalis untuk menerima pemberian–amplop,
fasilitas dan semacamnya8
. Di sejumlah perusahaan media, wartawan juga
sering dibebani tugas mencari iklan dan pelanggan. Padahal, penugasan
yang menerabas batas wilayah redaksi dan bisnis itu sangat berpotensi
menempatkan wartawan dalam konflik kepentingan.
Toh, menurut sebagian peserta diskusi, kekhawatiran akan tidak
dipatuhiya pedoman perilaku bukan alasan yang tepat untuk menunda
penyusunan sebuah pedoman. Meminjam pernyataan anggota Komisi
Penyiaran Indonesia Idy Muzayyad9
, “Tetap lebih baik membuat
aturan meski itu tak bisa menjangkau semua hal dan semua pemangku
kepentingan.”
Isu lain yang muncul dalam rangkaian diskusi yang digelar AJI Jakarta
soal seberapa tinggi standar yang akan diterapkan. Sejumlah media luar
negeri, New York Times misalnya, menerapkan standar yang ketat dan
tinggi bagi awak redaksinya. Misalnya soal prinsip independensi dan
konflik kepentingan; hubungan jurnalis dengan nara sumber; pemberian
dari pihak yang mungkin diberitakan; dan pengaturan terkait hak-hak
berpolitik wartawan10.
Sejumlah peserta diskusi berpendapat pedoman perilaku yang
dirancang oleh organisasi seperti Dewan Pers dan AJI sebaiknya
memasang standar setinggi mungkin. Dengan begitu, masing-masing
media bisa menjadikan pedoman tersebut sebagai impian yang harus
diraih. Kalaupun kelak banyak media yang tidak bisa melaksanakan 100
persen pedoman itu, anggap saja itu sebagai bagian dari ikhtiar meraih
impian11. “Kita memerlukan pedoman perilaku dengan standar paling
tinggi untuk membangun kredibilitas profesi jurnalis ini,” kata anggota
Majelis Etik AJI Jakarta Endy Bayuni12.
*****
95
Menakar Perlunya Pedoman Perilaku
Endnotes
1 Diskusi Kelompok Terfokus AJI Jakarta, 17 Oktober 2013 di Jakarta.
2 Anggota Dewan Pers Imam Wahyudi, dalam Diskusi Kelompok Terfokus AJI
Jakarta, 17 Oktober 2013 di Jakarta.
3 Ketua AJI Jakarta Umar Idris dalam Diskusi Kelompok Terfokus AJI Jakarta, 17
Oktober 2013 di Jakarta.
4 Standar kode etik dan pedoman perilaku yang disusun perusahaan media juga
berbeda-beda. Dalam soal hak berpolitik, misalnya. Kode Etik Wartawan Kompas
dan Standar Perilaku Republika melarang wartawannya aktif sebagai anggota dan
pengurus partai politik. Republika mengatur soal ini dalam pasal 2 Standar Perilaku
Republika, yang melarang wartawannya terlibat politik praktis. Politik praktis yang
dimaksud Republika seperti menjadi anggota atau pengurus partai politik atau
organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi ke partai politik dan menjadi tim sukses
atau tim kampanye. Pengaturan yang berbeda ditemukan dalam Buku Pegangan
Wartawan Media Indonesia. Dalam code of conduct tentang konflik kepentingan,
buku pedoman itu mengatur seperti ini: “Wartawan boleh menjadi anggota suatu
partai politik, asalkan memperoleh izin dari pemimpin umum Media Indonesia.”
Namun untuk selanjutnya wartawan tersebut dilarang menulis berita apa pun yang
berkaitan dengan masalah yang menyangkut partai politiknya. Menjadi anggota
legislatif dilarang, kecuali mendapat izin pemimpin umum Media Indonesia.
5 Wahyu Triyogo, diskusi Diskusi Kelompok Terfokus AJI Jakarta, 17 Oktober 2013
di Jakarta.
6 Notulensi Diskusi Kelompok Terfokus AJI Jakarta, 17 Oktober 2013 di Jakarta..
96
Pedoman Perilaku Jurnalis
7 Standar upah wartawan Indonesia, lihat survei upah AJI dalam buku Upah Layak
Jurnalis: Survey Upah Layak AJI di 16 Kota di Indonesia, AJI Indonesia, 2011.
8 Salah satu hasil diskusi AJI Jakarta dengan sejumlah reporter di Jakarta dan
sejumlah daerah, Sabtu, 9 November 2013 di Jakarta
9 Anggota Komisi Penyiaran Indoensia Idy Muzayyad, dalam Diskusi Kelompok
Terfokus AJI Jakarta, 17 Oktober 2013 di Jakarta.
10 Lihat pedoman perilaku wartawan New York Times, dalam Ethical Journalism:
A Handbook of Values and Practices for the News and Editorial Departments,
September 2004.
11 Salah satu pandangan peserta Diskusi Kelompok Terfokus yang diselenggarakan
AJI Jakarta, di Hotel Cemara, 18 Januari 2014. Peserta dalam diskusi ini terdiri
dari pemimpin redaksi sejumlah perusahaan media dan wakil dari organisasi
hubungan masyarakat.
12 Diskusi anggota Majelis Etik AJI Jakarta, 23 Oktober 2013 di Hotel Royal Kuningan,
Jakarta
97
Mengurai Kode Etik dalam Pedoman Perilaku
Mengurai Kode Etik dalam Pedoman
Perilaku
Kode etik jurnalistik berisi prinsip umum yang harus
dipatuhi wartawan. Adapun pedoman perilaku memuat
aturan yang lebih operasional. Karena itu, kode etik
biasanya lebih ringkas, seperti terlihat pada Kode
Etik Jurnalistik, Kode Etik Wartawan Kompas, Kode Etik Wartawan
Republika, dan Kode Etik Tempo. Sedangkan pedoman perilaku lebih
panjang dan mendetail, seperti tampak pada Standar Perilaku Republika,
Panduan Wartawan Media Indonesia, atau Pedoman Perilaku Wartawan
New York Times. Meski kode etik dan pedoman perilaku berbeda dalam
karakter, tapi tujuannya sama: memberi panduan bagi jurnalis agar
bekerja sesuai etika profesi.
Bab ini akan mencoba memberi gambaran bagaimana sejumlah
prinsip umum dalam kode etik dijabarkan lebih operasional dalam
pedoman perilaku. Rujukannya, di samping kode etik dan pedoman
perilaku jurnalis di Indonesia, juga pedoman perilaku wartawan dari
perusahaan media manca negara.
Independensi dan Bagaimana Menjaganya. Independensi adalah
salah satu prinsip penting dalam jurnalisme, termasuk dalam Kode Etik
Jurnalistik. Sikap ini sangat mempengaruhi jurnalis dan karya yang
98
Pedoman Perilaku Jurnalis
dihasilkannya, selain faktor skill-nya. Kode Etik Jurnalistik mengatur
sangat ringkas soal bagaimana jurnalis harus bersikap independen.
Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik berbunyi “Wartawan Indonesia bersikap
independen.” Penjelasannya, “Independen berarti memberitakan
peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan,
paksaan, dan intervensi dari pihak lain, termasuk pemilik perusahaan
pers.”
Redaksional dalam penjelasan Kode Etik Jurnalistik itu memberi
isyarat jelas bahwa ancaman terhadap independensi jurnalis tak
hanya datang dari luar, seperti politisi, pejabat pemerintah, kelompok
kepentingan. Ancaman juga bisa datang pemilik media dan relasinya.
Terlebih lagi ketika sejumlah pemilik media juga terjun ke dunia politik
dan punya jejaring bisnis di luar sektor media.
Kode Etik Jurnalistik hanya memberi panduan umum soal
bagaimana sikap independen jurnalis bisa dijaga dan dipertahankan.
Pedoman perilaku bisa membuat aturan yang lebih rinci tentang apa yang
harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan jurnalis agar independensinya
terjaga. 1
• Menghindari adanya pengaruh pihak luar redaksi, lewat cara
apapun, dalam menentukan topik, angle, narasumber, dan isi
berita.
• Menghindari campur tangan pemilik, baik langsung maupun
tidak langsung, terhadap isi fakta yang akan dimuatnya dalam
pemberitaan
• Menghindari pengaruh marketing/iklan dalam menentukan
topik, angle, narasumber dan isi berita. Karena itu, jurnalis
sebaiknya tidak mencari iklan
• Menghindari hubungan sosial yang terlalu intim dengan nara
sumber atau pihak-pihak yang berpotensi menjadi narasumber
karena itu akan mempengaruhi “independensi”-nya, kecuali
untuk hubungan sosial yang lazim, seperti menghadiri undangan
resepsi pernikahan, melayat, dan kegiatan semacamnya
99
Mengurai Kode Etik dalam Pedoman Perilaku
• Jurnalis tidak meliput kegiatan bisnis, sosial, dan budaya yang
ia lakukan/terlibat di dalamnya. Jurnalis yang terlibat dalam
kegiatan yang berpotensi diliput media harus menyampaikan
secara terbuka kepada atasannya untuk diambil langkahlangkah
lain, entah itu berupa pengalihan tugas kepada orang
lain dan semacamnya
• Jurnalis tidak menjadi pengurus partai politik. Selain untuk
menghindari konflik kepentingan jika ia meliput, mengedit,
atau menangani berita tentang partai politik tersebut, ini juga
berpotensi membahayakan independensi media tempat ia
bekerja
• Jurnalis menghindari konflik kepentingan, yang tersirat atau
tersurat, yang sangat mungkin muncul di banyak area. Konflik
kepentingan bisa saja menyangkut hubungan antara jurnalis
dengan publik, narasumber, kelompok advokasi, pemasang
iklan, atau pesaing. Ketika pasangan (suami atau istri) jurnalis
juga sama-sama meniti karier, hubungan keluarga juga bisa
menjadi penyebab timbulnya konflik kepentingan.
• Hubungan asmara dengan narasumber akan mengesankan
keberpihakan. Karena itu, jurnalis yang memiliki hubungan
dekat dengan orang-orang yang mungkin dijadikan narasumber
dalam pemberitaan yang dia liput, yang dia edit, atau dia
tangani atau awasi, harus secara terus terang memberitahukan
hubungannya kepada atasannya. Dalam beberapa kasus, tidak
ada tindakan lebih lanjut yang mungkin harus lakukan terhadap
jurnalis yang memiliki hubungan khusus itu. Namun dalam
kasus tertentu, ia mungkin harus mengundurkan diri dari
peliputan yang melibatkan “pasangannya” tersebut atau cukup
dipindah ke pos atau desk peliputan lain, untuk menghindari
munculnya konflik kepentingan.
Pemberian Uang, Fasilitas, dan Penyalahgunaan Profesi. Kode
Etik Jurnalistik mengatur soal pemberian uang terhadap jurnalis. Pasal 6
KEJ berbunyi, “Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan
100
Pedoman Perilaku Jurnalis
tidak menerima suap.“ Penafsirannya: Menyalahgunakan profesi adalah
segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi
yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi
pengetahuan umum. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang,
benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.
Istilah suap dalam Kode Etik Jurnalistik masih membuka peluang
atas perbedaan tafsir. Dengan redaksional seperti itu, terbuka ruang
untuk interpretasi bahwa pemberian yang bukan suap diperbolehkan.
Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana menentukan itu suap atau
tidak? Salah satu cara mengujinya adalah dengan bertanya kepada diri
sendiri dan memberi jawaban yang jujur, “Apakah jika Anda bukan
wartawan akan mendapatkan pemberian itu?” Jika jawabannya “tidak”,
maka ada unsur suap di dalamnya.2
Karena Kode Etik Jurnalistik mengatur sangat singkat soal suap
dan pemberian3
, pedoman perilaku bisa mengatur lebih rinci seperti ini:
• Jurnalis tidak diperbolehkan menerima pemberian uang
dari sumber berita dalam bentuk apapun (tunai, cek, giro,
transfer melalui bank, atau berbentuk asuransi) terkait dengan
pekerjaannya. Pengembalian bisa dilakukan secara langsung
atau melalui sekretaris redaksi kepada narasumber yang
bersangkutan.
• Jurnalis tidak menerima pemberian dari sumber berita berupa
barang atau sesuatu yang senilai barang, di atas Rp 100 ribu.
Pemberian dengan nilai di atas jumlah tersebut tidak boleh
diterima. Kalau pun tak bisa dikembalikan pada saat itu juga,
bisa dilakukan melalui sekretaris redaksi kepada sang pemberi.
• Jurnalis sebisa mungkin yang membayar biaya ketika menjamu
sumber berita (termasuk para pejabat pemerintah) untuk
meliput mereka. Dalam beberapa situasi tertentu, menerima
jamuan makan atau minum mungkin tak terhindarkan.
Sebagai contoh, jurnalis tidak perlu menolak setiap undangan
wawancara dari seorang eksekutif dalam jamuan makan siang di
101
Mengurai Kode Etik dalam Pedoman Perilaku
ruang makan pribadi korporasi, di mana tak mungkin reporter
tersebut dapat membayar makanannya. Singkatnya, jurnalis
harus menyarankan pertemuan untuk wawancara di tempat di
mana perusahaan dapat membayarnya.
• Jurnalis tidak menerima uang transportasi dan penginapan
gratis atau diskon, kecuali dalam keadaan terdesak. Di antaranya
adalah ekspedisi militer atau ekspedisi ilmiah dan perjalanan
lain yang apabila dilakukan pengaturan secara pribadi malah
tidak praktis. Misalnya, mengikuti penerbangan dengan pesawat
milik perusahaan tertentu di mana seorang eksekutif yang ingin
diwawancarai terbang di dalam pesawat itu juga. Jurnalis harus
berkonsultasi dengan atasannya ketika menghadapi keadaan
tertentu seperti ini.
• Jurnalis dilarang menerima hadiah, tiket, diskon, penggantian
biaya atau insentif lain dari seseorang atau perusahaan atau
organisasi yang diberitakan atau mungkin diberitakan.
Pengecualian dapat diberikan untuk suvenir dengan nilai
nominal tak lebih dari Rp 100 ribu atau kurang dari itu. Jurnalis
harus menyadari bahwa diskon besar dapat menciptakan kesan
keberpihakan, terutama oleh mereka yang meliput perusahaan
atau industri yang menawarkan diskon tersebut.
• Jurnalis dapat menerima hadiah atau diskon yang itu tersedia
untuk masyarakat umum. Ia juga dibolehkan menerima diskon
dari perusahaan tempatnya bekerja atau menerima tiket masuk
gratis atau pelayanan lain yang memang diperuntukkan bagi
karyawan perusahaan media itu.
• Untuk mengurangi dan menghindari potensi konflik
kepentingan, jurnalis yang meliput isu ekonomi/bisnis
diwajibkan melaporkan secara tertulis kepada atasan/lembaga
medianya seluruh kepemilikan saham dan surat berharga
lainnya sebelum memulai penugasannya. Laporan diperbarui
setiap ada perubahan kepemilikan saham/surat berharga yang
perlu dilaporkan. Jurnalis juga diharapkan melaporkan kepada
102
Pedoman Perilaku Jurnalis
atasan kalau ada penugasan yang mempunyai potensi konflik
kepentingan dengan kegiatan investasi yang dilakukan oleh
sanak keluarga/kerabatnya.
• Mereka yang dikenakan wajib lapor adalah reporter lapangan
serta seluruh jajaran redaktur bisnis/ekonomi/keuangan, dan
juga jurnalis lepas/kontributor, penulis tajuk dan kolumnis,
serta redaktur lain yang menangani berita/peliputan ekonomi/
keuangan (misalnya redaktur halaman depan dan redaktur
halaman opini). Berdasarkan laporan tersebut, redaksi tidak
memberikan penugasan kepada jurnalis yang dapat menimbulkan
konflik kepentingan. Penugasan diberikan kepada jurnalis lain,
atau jurnalis yang bersangkutan dipindahkan ke bidang lain.
• Khusus bagi jurnalis yang sehari-harinya meliput kegiatan
bursa efek, dilarang melakukan perdagangan saham yang sama
dalam kurun waktu tiga bulan. Hal ini untuk menghindari
kesan adanya permainan spekulasi atau adanya penggunaan
informasi oleh jurnalis yang tidak dimiliki oleh publik.
Peraturan ini berlaku bagi reporter lapangan dan jajaran
redaksi bisnis/keuangan, penulis tajuk/kolumnis dan mereka
yang terlibat dalam pembuatan/penyajian berita. Lembaga
media mempersiapkan peralihan kepemilikan saham mereka
yang terkena peraturan ini, agar mereka tidak dirugikan ketika
melepas atau mengalihkan kepemilikan sahamnya.
Hak Berpolitik Jurnalis. Menjadi anggota partai politik adalah
hak setiap warga negara. Namun, ada tuntutan untuk tetap bisa bersikap
independen sebagai jurnalis. Karena itu, keterlibatan dalam politik akan
berdampak besar terhadap jurnalis dan media tempatnya bekerja. Inilah
aturan main dalam pedoman perilaku4
.
• Jurnalis hanya diperbolehkan menjadi anggota partai politik.
Ia berhak menggunakan hak politiknya untuk memilih/memberikan
suara, tetapi ia tidak diperbolehkan melakukan apa pun
yang mungkin menimbulkan pertanyaan tentang netralitas dan
profesionalitasnya. Misalnya, mereka dilarang berkampanye,
103
Mengurai Kode Etik dalam Pedoman Perilaku
menunjukkan keberpihakkannya, atau mendukung calon,
mencarikan tambahan suara dan semacamnya.
• Jurnalis sebaiknya tidak memakai logo/pin atau atribut lain yang
membuatnya terlihat seperti partisan dalam politik. Ia harus
mengingat bahwa stiker yang tertempel pada mobil keluarga
atau tanda kampanye di halaman rumah mereka mungkin
diterjemahkan secara salah oleh pihak luar, tak peduli siapa pun
yang menempelkan stiker tersebut.
• Jurnalis dilarang memberikan atau mengumpulkan dana untuk
kandidat politik atau kegiatan pemilu. Mengingat kemudahan
akses internet di era ini yang memungkinkan publik mencatat
apa pun yang dilakukan dan diucapkan jurnalis di media
sosial, ada risiko yang besar untuk menyiratkan kesan bahwa ia
memihak pihak tertentu.
• Jurnalis harus peka bahwa aktivitas politik pasangan, keluarga
atau sahabat mereka dapat menimbulkan konflik kepentingan
atau kemungkinan munculnya konflik. Ketika kemungkinan
seperti itu muncul, jurnalis perlu memberitahu atasannya.
Jurnalis yang memiliki keraguan tentang kegiatan politik yang
mereka hadapi, ia harus berkonsultasi dengan atasan atau
organisasi profesi. Sejumlah pembatasan semacam ini sematamata
untuk melindungi misinya sebagai wartawan.
• Jurnalis tidak boleh menjadi bagian (sebagai pemain) dalam
semua tahapan pemilu, dari menjadi kandidat, tim sukses,
menjadi pembicara dalam kampanye, menggalang dana,
memakai atribut terkait partai/kandidat tertentu. Untuk menghindari
konflik kepentingan, jurnalis tidak meliput, menulis,
mengedit berita/opini tentang kandidat yang memiliki
hubungan persahabatan atau kekeluargaan dengan si jurnalis.
• Jurnalis yang menjadi kandidat atau tim sukses salah satu
kandidat harus non aktif sebagai jurnalis sejak pendaftaran
dirinya sebagai calon/tim sukses.
104
Pedoman Perilaku Jurnalis
Pekerjaan Sampingan Jurnalis. Memiliki pekerjaan sampingan
juga bisa menempatkan jurnalis dalam konflik kepentingan. Tentu
saja tidak semua kegiatan sampingan punya dampak seperti itu. Kode
Etik Jurnalistik tak mengatur soal itu, sehingga masing-masing media
di Indonesia membuat regulasi sendiri soal ini. Di bawah ini adalah
sejumlah poin pedoman perilaku yang terkait dengan pengaturan
pekerjaan sampingan.
• Melakukan pekerjaan kehumasan, misalnya, baik itu dibayar
atau tidak, jelas merupakan konflik kepentingan dan sebaiknya
tak dilakukan.
• Jurnalis tidak diperbolehkan memberikan saran kepada calon
pejabat publik, menulis atau mengedit laporan tahunan lembaga
publik, dan semacamnya. Namun ia diperbolehkan membantu
lembaga lain, seperti sekolah anak-anak mereka atau organisasi
nir-laba lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan semangat
profesi dan kode etik.
• Jurnalis tidak diperbolehkan mengambil pekerjaan sampingan
sebagai penulis bayangan (ghost writers) atau penulis pendamping
bagi individu yang mungkin menjadi narasumber yang mereka
liput, atau beritanya akan mereka edit.
• Jurnalis juga tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan sebagai
penulis, pengedit laporan untuk organisasi yang bermasalah
atau dapat memunculkan masalah.
• Jurnalis tidak boleh terlibat dalam konseling keuangan di luar
artikel yang mungkin mereka tulis. Mereka tidak diperbolehkan
mengelola keuangan orang lain, memberikan nasihat investasi,
beroperasi atau membantu mengoperasikan perusahaan investasi
apapun, dengan atau tanpa dibayar. Namun ia diperbolehkan
membantu anggota keluarga dengan perencanaan keuangan
dan berfungsi sebagai pelaksana atau administrator untuk
kerabat, teman, atau organisasi nir-laba.
105
Mengurai Kode Etik dalam Pedoman Perilaku
• Untuk menghindari adanya bias atau favoritisme, jurnalis yang
terlibat dalam kepanitiaan sebuah unjuk rasa, siaran, forum
publik, atau diskusi panel, tidak diperbolehkan menulis atau
mengedit artikel tentang kegiatan itu.
• Jurnalis harus sangat peka terhadap kemungkinan adanya
keberpihakan ketika mereka berbicara atas nama kelompok
yang mungkin muncul dalam artikel yang mereka liput, edit,
tangani, atau awasi. Sebelum menerima undangan semacam itu,
staf harus berkonsultasi dengan editornya atau atasannya.
• Jurnalis sebaiknya tidak menerima undangan untuk berbicara
di depan publik, bila fungsi mereka adalah untuk menarik
pelanggan ke acara yang memang bertujuan untuk mengambil
keuntungan dengan cara itu.
• Jurnalis diperbolehkan menerima bayaran, honor, dan
penggantian biaya transportasi sebagai pembicara dalam
jumlah yang pantas. Kepantasan ini mengacu kepada standar
pemberian honor dan biaya pada umumnya. Jika nilainya di
atas rata-rata, ia harus berkonsultasi kepada atasannya sebelum
menerima honor tersebut.
Akurasi, Bagaimana Mencapainya. Akurasi merupakan salah
satu rukun dasar kerja jurnalistik. Untuk menjaga akurasi, jurnalis harus
memverifikasi semua informasi awal, menguji silang informasi dengan
sumber lain, dan melakukan riset latar belakang/konteks informasi
tersebut. Sebisa mungkin, jurnalis seharusnya mendapatkan informasi
dari tangan pertama dengan berada langsung di lokasi kejadian, atau
bila itu tak mungkin, dengan mewawancarai orang yang berada di lokasi
kejadian (pelaku, korban, atau saksi mata).5
• Akurasi tak selalu mudah dicapai. Media tidak bisa
mengandalkan informasi dari satu sumber. Media/jurnalis
harus membedakan sumber informasi tangan pertama dan
tangan kedua. Urusan kecil seperti tanggal, nama, atau jabatan
juga harus selalu dicek ulang.
106
Pedoman Perilaku Jurnalis
• Akurasi kerap kali lebih dari sekadar pertanyaan bagaimana
memperoleh fakta degan benar. Akurasi juga menuntut peyajian
fakta dan informasi sesuai dengan konteksnya. Jika menyangkut
isu kontroversial, perlu dipastikan bahwa fakta dan opini yang
relevan telah dipertimbangkan. Jika yang dilaporkan rawan
gugatan, reporter dan dewan editor harus membayangkan
bagaimana bisa mempertanggungjawabkan laporan mereka di
pengadilan.
• Ketika menyiarkan ulang berita dari kantor berita luar negeri,
tak cukup mengandalkan satu kantor berita. Soalnya, tingkat
akurasi laporan kantor berita juga bergantung pada kapasitas
dan kredibilitas kantor berita, biro, dan para reporter\
korespondennya.
• Dalam membuat laporan, jurnalis tak cukup hanya menyajikan
substansi yang benar. Jurnalis juga harus menggunakan bahasa
secara jujur, diksi yang tepat, dan menghindari penggunaan
kata/istilah yang melebih-lebihkan. Data dan laporan statistik
harus digunakan secara hati-hati dan sesuai konteks. Sumber
dan tahun data statistik juga harus dicantumkan dengan jelas,
agar khalayak bisa memberi penilaian dan mengecek ke sumber
aslinya.
• Laporan/berita yang dibuat berdasarkan reka ulang kejadian
harus diberi keterangan yang jelas. Ini penting agar khalayak
tak menganggap apa yang mereka lihat atau dengar sebagai
urutan fakta yang benar-benar terjadi. Rekonstruksi juga tak
boleh ditayangkan dengan cara mendramatisasi peristiwa atau
dengan cara sensasional.
• Gambar ilustrasi dan infografis sangat membantu pembaca/
pemirsa memahami peristiwa atau kasus yang rumit. Tapi,
penyederhanaan dalam bentuk ilustrasi/infografis jangan sampai
menyesatkan khalayak seolah-olah mereka melihat adegan/
peristiwa yang riil.
107
Mengurai Kode Etik dalam Pedoman Perilaku
• Komentar atau pendapat ahli/pengamat kerap diperlukan untuk
memberi konteks, memperjelas, atau memprediksi konsekuensi
dari sebuah peristiwa/kasus. Tapi, komentar apa pun harus
menghormati kebenaran faktual. Komentar atau pendapat
ahli tak boleh dipakai untuk memanipulasi opini atau kesan
khalayak. Untuk itu, jurnalis harus memilih ahli/pengamat yang
memiliki pengetahuan yang memadai atas sebuah peristiwa
serta memiliki data pendukung atas komentarnya.
*****
108
Pedoman Perilaku Jurnalis
Endnotes
1 Code of Conduct for the Practice of Journalism di Kenya, terkait soal independensi,
memuat tiga hal yang mesti dilakukan jurnalis: (1) Jurnalis dalam mengumpulkan
dan mempublikasikan berita harus disertai sikap tanpa rasa takut atau menyiratkan
keberpihakan, termasuk karena pengaruh kekuatan luar, pengiklan,
sumber berita, kelompok politik, pejabat pemerintah, pemilik media, dan tokoh
berpengaruh dan kelompok-kelompok kepentingan lainnya; (2) Menolak campur
tangan atau pengaruh dari mereka yang ingin membeli pengaruh atas isi berita
atau mereka yang akan mengintimidasi jurnalis yang mengumpulkan informasi
dan menyebarluaskan berita; (3) Dalam memutuskan berita mana yang layak atau
tidak, harus benar-benar berdasarkan pertimbangan redaksional, bukan karena
pengaruh dari luar.
2 Kode etik dan pedoman perilaku sejumlah media memang menunjukkan indikasi
soal adanya beda tafsir dalam pasal tersebut. Buku Panduan Media Indonesia
memberi catatan tambahan soal pemberian itu, yaitu adanya unsur mempengaruhi
isi berita. “Wartawan dilarang menerima pemberian uang dari sumber berita dalam
bentuk apapun (tunai, cek, giro, transfer bank), yang dapat mempengaruhi isi berita
yang ditulisnya.” Redaksional terakhir dari ketentuan ini memang bisa mengundang
pertanyaan lanjutan, bagaimana jika pemberiannya tak mempengaruhi pemberitaan?
Kode Etik Wartawan Kompas mengatur soal ini dalam pasal 12: “Dalam melaksanakan
kegiatan jurnalistik, wartawan Kompas tidak boleh menerima pemberian dalam bentuk
apapun.”
3 Kode etik dan pedoman perilaku sejumlah media memang menunjukkan indikasi
soal adanya ruang tafsir dalam pasal tersebut. Buku Panduan Media
Indonesia memberi catatan tambahan soal pemberian itu, yaitu adanya unsur
109
Mengurai Kode Etik dalam Pedoman Perilaku
mempengaruhi isi berita. “Wartawan dilarang menerima pemberian uang dari
sumber berita dalam bentuk apapun (tunai, cek, giro, transfer bank), yang dapat
mempengaruhi isi berita yang ditulisnya.” Redaksional terakhir dari ketentuan ini
memang bisa mengundang pertanyaan lanjutan, bagaimana jika pemberiannya
tak mempengaruhi pemberitaan? Kode Etik wartawan Kompas mengatur soal ini
dalam pasal 12: “Dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik, wartawan Kompas
tidak boleh menerima pemberian dalam bentuk apapun.” Kode Etik Wartawan
Tempo pasal 7 berbunyi seperti ini: “Wartawan Tempo tidak menerima suap, tidak
menyalahgunakan profesi dan menghindari konflik kepentingan.“ Penjelasannya
dikatakan, “Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau
fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.” Berbeda dengan soal
pemberian uang, Kode Etik Jurnalistik tak mengatur sama sekali soal pemberian
berupa barang atau fasilitas kepada jurnalis. Kode etik sejumlah media memberi
pengaturan lebih rinci soal ini. Kode Etik wartawan Kompas, misalnya, mengatur
soal ini dalam pasal 13. “Dalam hal wartawan Kompas memperoleh hadiah/
penghargaan dalam bentuk apa pun karena produk jurnalistik yang dibuatnya
sehubungan dengan profesi kewartawanannya, maka hadiah/penghargaan wajib
terlebih dahulu diserahkan kepada atasan untuk kemudian dengan pertimbangan
dan penilaian atasan dapat diserahkan kembali kepada wartawan Kompas yang
memperoleh hadiah/penghargaan tersebut. Wartawan Kompas wajib melaporkan
kepada atasan yang bersangkutan dalam hal menerima hadiah/barang/door prize
termasuk pada perayaan ulang tahun, pernikahan dan hari raya yang nilainya di
atas Rp 500 ribu, yang patut diduga bisa menimbulkan konflik kepentingan. Soal
penerimaan barang oleh jurnalis, mengacu pada PKB yang didalamnya dikatakan
bahwa toleransi dari barang yang diterima kurang dari Rp 50 ribu. Jika jumlahnya
lebih dari itu, wajib diserahkan kepada sekretaris redaksi sebelum akhirnya
diputuskan apakah akan dikembalikan atau diberikan kembali kepada wartawan
yang mendapatkannya. Media Indonesia mengatur lebih panjang soal pemberian
barang, ayat 2 soal Amplop dikatakan, “Pemberian dari sumber berita yang berupa
barang, perlakuan khusus, atau fasilitas lain yang bernilai di atas Rp 100 ribu,
dianggap sudah di atas batas kewajaran dan wajib dikembalikan.
4 Untuk kegiatan di partai politik, hampir semua kode etik memuat ketentuan ini
meski dengan pengaturan yang bervariasi. Kode Etik Wartawan Kompas dengan
tegas melarang jurnalisnya menjadi pengurus maupun anggota dari suatu partai
110
Pedoman Perilaku Jurnalis
/organisasi politik dan underbouw-nya. Ketentuan yang berbeda terdapat dalam
pedoman perilaku di Media Indonesia. Pasal 1 dari bab yang mengatur soal
konflik kepentingan, disebutkan, wartawan dilarang menjadi anggota atau memiliki
saham di organisasi atau lembaga atau afiliasinya yang dapat menimbulkan konflik
kepentingan. Namun, wartawan diperbolehkan untuk menjadi anggota partai politik,
menjadi pengurus partai politik, dan menjadi anggota legislatif asalkan mendapatkan
izin dari pemimpin umum Media Indonesia. Wartawan Media Indonesia yang
diizinkan untuk menjadi anggota partai politik, dilarang menulis berita apapun
yang berkaitan dengan partai politiknya. Kode Etik Wartawan Republika memuat
ketentuan cukup jelas soal partisipasi politik ini. Pasal 2 tentang konflik kepentingan
disebutkan, “Republika melarang wartawannya terlibat dalam politik praktis. Politik
praktis yang dimaksud, seperti misalnya menjadi anggota/pengurus partai politik
atau organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi ke partai politik dan menjadi
tim sukses atau tim kampanye.” New York Times membuat larangan tegas bagi
wartawannya aktif di ranah politik. “Staf berhak untuk menggunakan hak suaranya,
tetapi mereka tidak diperbolehkan melakukan apapun yang mungkin menimbulkan
pertanyaan tentang netralitas dan profesionalitas mereka atau The Times. Lebih
jelasnya, mereka dilarang berkampanye, menunjukkan keberpihakkannya, atau
mendukung calon, mencarikan tambahan suara atau upaya untuk mengesahkan
undang-undang tertentu. Mereka dilarang memakai logo/pin atau atribut lain yang
membuat staf terlihat seperti partisan politik.”
5 Untuk menjaga akurasi, panduan untuk jurnalis BBC (The Editorial Guidelines)
menyatakan, jurnalis harus: Mendapatkan materi informasi harus dari tangan
pertama, jika memungkinkan; Ada cek dan ricek atas fakta; Memastikan keabsahan
bukti dokumen dan material berupa digital. Untuk mendapatkan informasi yang
akurat, media NPR, dalam buku panduannya (NPR Ethics Handbook, 2 Mei
2012) mengatakan, reporter dan editor wajib segera mengenali sumbernya dan
menjelaskan mengapa orang atau organisasi yang menjadi narasumber tersebut
memiliki kredibilitas dan memiliki kewenangan untuk memberikan informasi
tersebut.

PEDOMAN
PERILAKU
JURNALIS
TIM AJI JAKARTA
PEDOMAN PERILAKU JURNALIS TIM AJI JAKARTA
Kode perilaku jurnalis sangat dibutuhkan
oleh para jurnalis untuk menjalankan
tugas jurnalistiknya. Begitu juga bagi
perusahaan media dan organisasi profesi
jurnalis seperti AJI Jakarta. Semua
memerlukan sebuah terjemahan yang
lebih rinci atas kode etik jurnalistik untuk
meningkatkan profesionalisme para
jurnalis.
Di dalam buku kode perilaku ini, dibahas
sejumlah masalah dan isu penting
sehari-hari yang dijumpai oleh jurnalis.
Seperti pembelian saham, menerima
fasilitas dalam liputan, berperilaku di
media sosial seperti twitter dan facebook,
hingga keterlibatan jurnalis atau pun
media dalam politik praktis seperti yang
sedang terjadi pada Pemilu kali ini.
Isu-isu aktual dan nyata seperti itulah
yang banyak diulas di dalam buku kode
perilaku ini.

000webhost logo